Adikarya Parlemen

Baca juga: Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional Jawa Barat Perlu Dioptimalkan

Bandung -- Kewajiban pemerintah, untuk menyiapkan sumber dana bagi kepentingan pembangunan, salah satunya melalui dukungan APBD Provinsi, itu merupakan hal krusial yang harus diselesaikan secara maksimal. Apalagi kondisi faktual saat ini, pendapatan daerah dalam APBD Provinsi Jabar mengalami penurunan.

Baca juga: Legislatif Jabar Ungkap Sekolah Perwakilan Jabar di Program nasional SMA unggulan Garuda

Kondisi faktual itu, terjadi dalam tahun 2023, dimana realisasi pendapatan daerah mencapai Rp. 34, 77 triliun atau 97,62 persen dari yang ditargetkan. "menyikapi kondisi tersebut perlu ada inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah", ungkap Anggota Komisi III DPRD Jabar, Deden Galih, SH, MM dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Legislatif Jabar Ungkap Tantangan dan Harapan Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi di Jawa Barat

Deden, dalam keterangannya mengatakan dengan tidak tercapainya target pendapatan banyak hal yang perlu dievaluasi karena dengan evaluasi tersebut dapat dicarikan berbagai solusi untuk meningkatkan pendapatan.

Baca juga: Atensi Pemerintah Untuk Perlindungan Anak Kembali Tunjukan Kemajuan

Evaluasi itu, perlu dilakukan kepada unit kerja yang selama ini menjadi sumber pendapatan. Salah satunya BUMD. " sangatlah realistis jika perlu ada evaluasi kepada seluruh BUMD mengingat selama ini telah ada fasilitasi dari APBD kepada BUMD berupa penyertaan modal", kata Deden.

Menurut Deden, tentunya dengan penyertaan modal yang sudah diterima BUMD menjadi kewajiban untuk meningkatkan kinerja berupa pemberian pendapatan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jabar sebagai pemegang saham.

Kondisi faktual BUMD milik Pemprov Jabar, setuju ada evaluasi menyeluruh karena BUMD yang sudah memberikan deviden masih terbatas.

Deden, dalam keterangannya mengatakan klaim target investasi yang dilaporkan sudah mencapai target, tentunya harus dievaluasi terutama dari kontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, ketersediaan pendapatan sebagai sumber dana untuk penyelenggaraan pembangunan sebagaimana sudah direncanakan dalam APBD, juga ditentukan oleh pajak.

"agar pajak itu dapat diraih secara maksimal tentunya harus ada terobosan" kata Deden.

Menurut Deden, terobosan yang dimaksud diantaranya inovasi teknologi yang memudahkan pelayanan bagi para wajib pajak sampai ke seluruh pelosok daerah.

Persoalan ptensi KTMDU di seluruh P3D , juga harus dituntaskan. Jika persoalan ini secara bertahap dapat diselesaikan tentunya dapat menjadi sumber pendapatan.

Selanjutnya , untuk aset yang tersebar di seluruh OPD untuk yang bisa dikelola secara maksimal, tentunya perlu ada terobosan agar aset itu bisa dimaksimalkan menjadi sumber pendapatan, ujar Deden.(adv)

Bagikan: