JAKARTA -- Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Kamis (28/3/2024) yang berlangsung di Museum Kejaksaan RI komplek Badiklat Kejaksaan RI, Jalan Harsono RM No 1 Ragunan, Jakarta Selatan. 

Baca juga: Tim Gabungan Kejaksaan Berhasil Tangkap Buronan Kasus TPPU di Jakarta Timur

FKP diselenggarakan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Baca juga: Masuki Tahap II, Penyidik Serahkan Para Tersangka Serta Hasil Sitaan Uang Miliaran Kasus Korupsi Pembangunan Prasarana LRT Di Provinsi Sumsel Kepada JPU


Plt. Sekretaris Badiklat Kejaksaan RI Dr. Heri Jerman dengan didampingi Kepala Bagian Sunproglapnil Novika Muzairah Rauf dan Kabag Tata Usaha Tjaka Eka Putra mengatakan forum konsultasi publik ini merupakan sarana kegiatan dialog diskusi saran opini dalam penyelenggara pelayan publik dengan publik itu sendiri . Guna membahas rancangan kebijakan penerapan kebijakan hingga evaluasi kebijakan.

“ Tentu peran serta masyarakat dalam kegiatan ini sangat diperlukan dalam bentuk kerjasama, serta peran aktif dalam kebijakan pelayan publik yang dimulai sejak penyususna kebijakan sampai evaluasi kebijakan,” kata Plt Sesbadiklat yang juga Kapus DTF (Diklat Teknis dan Fungsional) Heri Jerman saat membuka secara resmi FKP.

Baca juga: Majelis Hakim Duga Terdakwa Korupsi Ulp Kota Bandung Pengaruhi Pemikiran Para Saksi Yang Butuh Proyek


Menurutnya dalam pertemuan ini agar dapat menjadi masukan dan tujuan yang nantinya akan menjadi rencana aksi selanjutnya daripada pendidikan dan pelatihan Kejaksaan ini. 

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa 5 Saksi Terkait Kasus Impor Gula


“ Saya mohon kepada bapak ibu semuanya untuk memberikan informasi dan masukan opininya terhadap Badan Diklat Kejaksaan, karena kita ingin Badan Diklat Kejaksaan ini juga bisa memberikan pelayanan publik yang baik,” pungkasnya.     

Kemudian Forum diskusi publik ini dilanjutkan oleh Kepala Bagian Sunproglapnil Novika Muzairah Rauf dan Kabag Tata Usaha Tjaka Eka Putra dengan memaparkan standar pelayanan sarana dan prasarana yang ada di Badiklat baik di kampus A Ragunan maupaun yang ada di Kampus B Adhyaksa Loka Ceger. Selain itu juga di paparkan tentang standar pelayanan pendaftaran peserta Diklat dari luar Kejaksaan.

Selanjutnya di sesi berikutnya dilakukan tanya jawab antara pemateri dalam hal ini Kabag Sunproglapnil dengan para undangan yang hadir dalam forum ini, diantaranya dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Non Govermment Organization (NGO), Media Massa, Akademisi, Tokoh Agama, Tenaga Pengajar Eksternal, kemudian perwakilan peserta Diklat, perwakilan Damkar, dunia usaha dan Stakeholder pelayanan publik lainnya, Turut hadir sejumlah pejabat Badiklat terkait pelayanan publik.  

Untuk diketahui Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkup Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. (Muzer)

Bagikan: