Bandung --  Bantuan keuangan (Bankeu) Kab/Kota untuk penanganan jalan yang menjadi prioritas pada tahun 2025 diusulkan sebesar Rp 3,033 Triliun. Usulan tersebut untuk penanganan jalan sepanjang 976,009 Km dengan total usulan sebanyak 372 penanganan jalan .

Baca juga: Pangdam III/Slw Dampingi Panglima TNI Resmikan Masjid Al-Jihan Garut

Demikian hasil aspirasi yang disepakati dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Plh Asisten Administrasi Umum Provinsi Jabar  Hening Widiatmoko mewakili Pj Gubernur Jabar Bey T Machmudin,  Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar Bambang Tirtoyuliono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka  Agus Tamim (Perwakilan Peserta Perangkat Daerah), pada Forum OPD Dinas BMPR, Selasa 27 Februari 2024 di Grand Shunsine Soreang Kab. Bandung.

Baca juga: Pangdam III/Slw Dampingi Mendes Pada "Peringatan Hari Desa"

Hal lain yang disepakati  penanganan jembatan sebanyak 16 Usulan dengan panjang penanganan 692,200 meter dengan  kebutuhan anggaran Rp. 228,151 Miliar

Usulan kegiatan prioritas tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan  
Rencana Kerja Perangkat Daerah, Usulan Menu Bantuan Keuangan pada Kabupaten / Kota,  
dan Usulan Pembiayaan Melalui APBN.

Baca juga: Lakukan Ekspose di BPKP Provinsi Jawa Barat, BPBD Majalengka Sebut Proyek Perbaikan Darurat Ruas Jalan Cihaur-Haurgeulis Sudah Sesuai Ketentuan

Sementara itu, pada acara talk show Kepala Dinas BMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono dalam pemaparannya menyebutkan, ruas jalan provinsi mencapai tingkat kemantapan sebesar 83,90% per akhir tahun 2023. Konektivitas di wilayah Provinsi Jabar telah mencapai 59,62%. Aksesibilitas di Jawa Barat telah meningkat sebesar 25,91% per akhirtahun2023

Baca juga: 'Kangnong Banten' Warnai MusrenbangDes Cihujan 2026.

Sedangkan rencana pada tahun 2024 Dinas BMPR Jabar akan mengerjakan Rekonstruksi Jalan  sebanyak 21 Paket Konstruksi + 20 Paket Marka dengan biaya sebesar Rp 324, 7 Miliar, Pemeliharaan Berkala Jalan 28 Paket Konstruksi + 23 Paket Marka senilai Rp 265, 65 miliar, Rehabilitasi Jalan 57 Paket Rp 30,86 miliar dan jembatan 5 Paket Rp 12,3 miliar.

Bambang , dalam kegiatan tersebut mengungkapkan dibutuhkan pembangunan Flyover atau underpass di wilayah perkotaan dan perlintasan tidak sebidang. "Ini untuk mengatasi kemacetan," jelasnya

Guna mempercepat pengembangan Kawasan Rebana dan Jabar Selatan, sudah terdapat 22 RTRW Kabupaten/ Kota yang telah disinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jabar per akhir tahun 2023. "Di sisi lain, Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang telah mencapai 50% per akhir tahun 2023," tutur Bambang. 

Namun, menurut Bambang, khusus tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023, jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat belum sesuai kebutuhan. Juga Data dan informasi material dan peralatan konstruksi belum tersedia secara optimal.

Tampil pembicara lainnya pada acara talk show bertemakan tema "Strategi Percepatan Penanganan Jalan & Jembatan, serta Penguatan Aspek Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi di Jawa Barat Melalui Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah", adalah:

Gunawan, S.T., M.T.. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. 
• Sjofva Rosliansjah, S.T., M.M. - Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR,
· Krisno Yuwono, S.T., M.T. - Kepala Pusat Fasilitasi. Infrastruktur daerah Kementerian PUPR, dan
• Wilan Oktavian, S.T., M.PP.M. - Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR.(nur)

Bagikan: