28 Feb, 2024

Legislatif Jabar Rekomendasikan Saran Untuk Menjaga Ketersediaan Pangan

Indofakta.com, 2023-12-11 14:51:56 WIB

Bagikan:

ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Program Lisdes Harus Merata

BANDUNG– Bank Indonesia (BI) bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) se-Jawa pada bulan April lalu telah meluncurkan dua program unggulan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dalam rangka memastikan terkendalinya inflasi menjelang.

Baca juga: Saran Legislatif Jabar Perlu Ada Sosialisasi dan Promosi Laboratorium Kimia Agro

Kedua program tersebut, yakni digitalisasi hulu hilir sektor pangan dan quick wins pengendalian inflasi pangan jangka pendek. Program tersebut diusung melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa di Purwakarta. 
Program ini diharapkan akan memperkuat dan memperluas penerapan digitalisasi produksi pangan secara end-to-end untuk mendorong produktivitas, guna mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

Baca juga: Antisipasi Kerawanan Pangan Peran BUMD Harus Dimaksimalkan


Hal itu, diungkapkan  Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jabar Hj. Lina Ruslinawati, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Sektor Perkebunan Bisa Atasi Kemiskinan

Menurut Lina, melalui koordinasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi akselerator langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan dan mendorong produksi.

Hal lain yang tak   kalah pentingnya adalah mendukung ketahanan pangan nasional maupun daerah.
Komitmen untuk terus memberikan dukungan dalam menjaga terkendalinya inflasi pangan dan ekspektasi inflasi melalui penguatan dukungan fasilitasi pasar murah, koordinasi penguatan dan perluasan kerja sama antardaerah, patut diapresiasi.

“Tentu saja kita sangat mengapresiasi gerakan ini. Selain itu, tentu juga tidak kalah pentingnya dengan terwujudnya kestabilan dan ketersediaan pangan untuk kebutuhan rakyat,” kata Hj. Lina Ruslinawati.


Kedua program yang diusung GNPIP ungkap Lina  akan diimplementasikan, pertama, digitalisasi hulu hilir sisi produksi, pasca panen, pergudangan, pengolahan, pemasaran hingga pembiayaan pada sektor pangan melalui optimalisasi peran UMKM termasuk pesantren.  
Program tersebut diwujudkan dengan penyusunan bisnis model digital farming melalui penyaluran smart green house kepada UMKM dan pesantren, penyaluran smart farming kepada klaster pangan, penyaluran mesin pengolahan pasca panen cabai, peresmian lumbung pangan dengan Rice Milling Unit (RMU) dan Bed Dryer, digitalisasi pemasaran produk dengan startup pertanian, hingga digitalisasi pasar termasuk fasilitasi QRIS bagi pedagang.

Kedua, quick wins pengendalian inflasi pangan jangka pendek terdiri dari gelaran operasi pasar dan gelar pangan murah komoditas pangan strategis di 277 titik se-Jawa, perluasan kerja sama antar daerah serta, efisiensi distribusi melalui penyediaan jasa logistik dan storage yang terjangkau hingga optimalisasi pengembangan dan pendampingan pupuk organik.

Lina Ruslinawati, dalam keterangannya mengatakan di Komisi II DPRD Jabar  mendukung sinergisitas dan koordinasi yang solid dari TPIP-TPID dalam mengendalikan inflasi pangan.  Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global maupun risiko domestik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun BI dalam wadah TPIP-TPID.

“Ini harus terus dijaga. Dan terus melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi inflasi, agar tetap terkendali,” ujarnya.


Selanjutnya, untuk  memitigasi potensi peningkatan harga pangan dan tarif angkutan, menurut Lina Ruslinawati, bukan hanya terfokus pada jelang bulan Ramadan dan Idul fitri saja.

Tapi juga diluar momentum itu, beberapa program harus terus dilakukan. Seperti pemantauan harga kebutuhan bahan pokok dan mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar/bazar pasar murah untuk komoditas pangan strategis.
Untuk Pemerintah Daerah dalam hal ini Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati meminta juga agar pihak Pemprov Jabar bisa memastikan kelancaran distribusi, serta melakukan sinergi pengawasan. Baik untuk pangan maupun energi.

“Sehingga ketersedian pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetap terjaga dan terkendali. Dan juga mendorong terjaganya daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional maupun daerah secara berkelanjutan,” ujar Lina.(adv)

Bagikan:

© 2024 Copyright: Indofakta Online