Tegakkan Keadilan Bagi Korban, Hukum Setimpal Pelaku Pembunuhan

 Wed,15 August 2018


Tegakkan Keadilan Bagi Korban, Hukum Setimpal Pelaku Pembunuhan

Indofakta 2014-11-04 19:46:51 Internasional
Tegakkan  Keadilan Bagi Korban, Hukum Setimpal Pelaku Pembunuhan

Hong Kong,IFO - Belum pulih duka atas meninggalnya Pitra Handayani (28/10/2014) yang meninggal karena sakit dan Siswati (24/10/2014) yang diduga bunuh diri akibat lilitan hutang, kini masyarakat Indonesia di Hong Kong kembali dikejutkan dengan kabar kematian tragis dua perempuan berwarga negara Indonesia pada hari Sabtu kemarin (01/11/2014).

 
Kedua WNI tersebut ditemukan mati mengenaskan di apartemen pria kaya asal Inggris mantan karyawan Bank of America Merrill Lynch di daerah Wan Chai District. Jasad korban pertama telah teridentifikasi bernama Sumarti Ningsih ditemukan dalam kondisi terikat tangan dan kaki, dimutilasi dan dimasukan di koper yang di taruh di balkoni selama 4 hari ini. Sedangkan korban kedua ditemukan dalam kondisi luka parah akibat tusukan benda tajam di dada, bokong dan lehernya. Pembunuhan terkuak setelah pelaku sendiri menelpon polisi dan meminta untuk memeriksa apartemennya.


“Bagaimanapun pembunuhan ini sadis dan biadab. Tak seorangpun berhak membunuh orang lain dengan cara seperti itu terlepas apapun kebangsaan, profesi dan status visa mereka. Pemerintah Hong Kong harus menegakan keadilan dan menghukum pelaku setimpal atas perbuatannya” tegas Sringatin, koordinator JBMI.

 
Menurut sumber yang berhasil dihimpun JBMI, Sumarti Ningsih (25 tahun) berasal dari Cilacap, Jawa Tengah dan dulu pernah bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Hong Kong. Dia lalu pulang dan bekerja sebagai DJ di Jakarta. Kali ini dia kembali ke Hong Kong sebagai turis untuk menemui sahabat-sahabatnya. Menurut salah satu sahabatnya yang masih di Hong Kong, Sumarti Ningsih sudah memegang tiket penerbangan dan seharusnya balik ke Indonesia tanggal 2 November 2014. Namun tiba-tiba dia sudah tidak bisa dihubungi sejak 26 Oktober kemarin.


Korban kedua, yang belum resmi teridentifikasi, diduga bernama Seneng Mujiasih (30 tahun) alias Jesse Lorena ini telah berada di Hong Kong selama 6 tahun. Dia berasal dari Jawa namun keluarganya telah pindah ke Sulawesi. Seneng sempat bekerja sebagai PRT selama 3 tahun pertama dan kemudian overstay selama 3 tahun berikutnya.
Sahabat Seneng yang sudah pulang di Indonesia mengatakan bahwa Seneng terpaksa menjadi overstay karena majikan terakhirnya tidak baik sehingga terjadi pemutusan kontrak kerja. Dia tidak ingin pulang dan dikenakan potongan gaji lagi selama berbulan-bulan jika ingin kembali bekerja ke Hong Kong.

 
Dari kasus-kasus yang diterima dan penelitian yang dilakukan JBMI, alasan umum buruh migran menjadi overstay karena menjadi korban majikan atau agen yang tidak baik. Sementara itu pemerintah Hong Kong mewajibkan PRT asing untuk meninggalkan 14 hari setelah pemutusan kontrak dan melarang mereka pindah ke jenis pekerjaan lain. Disisi lain, untuk bisa bekerja ke Hong Kong, pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh TKI, baru dan eks, untuk mendaftar melalui PPTKIS/Agen. Rata-rata TKI dikenakan biaya keberangkatan yang sangat mahal berkisar antara HK$16,000 – HK$18,000 (setara 25 juta – 28 juta rupiah) melalui sistem potongan gaji selama 6 bulan atau lebih.

 
“Apapun kondisinya, mereka hanyalah korban kemiskinan dan keterpaksaan yang terpaksa keluar negeri dan bertahan dengan cara apapun demi memberi nafkah bagi keluarga. Persoalan utama disini adalah mereka dibunuh terlepas apapun spekulasi yang berkembang diluar tentang status dan kepribadian mereka” jelas Sringatin.

 
Meski jumlah overstay di  Hong Kong tidak signifikan namun JBMI meminta kepada pemerintah Hong Kong dan Indonesia untuk memberi perhatian khususnya alasan-alasan yang menyebabkan mereka rentan overstay dan menjadi korban eksploitasi.

 
“Agar tidak jatuh korban, aturan-aturan yang merugikan PRT migran harus dirubah. Pemerintah Hong Kong harus mencabut aturan yang membatasi hak tinggal dan melarang PRT untuk ganti majikan secara langsung. Begitu juga pemerintah Indonesia jangan memaksa TKI untuk proses kontrak kerja kami melalui PPTKIS/agen, khususnya mereka yang sudah diluar negeri. Langkah ini akan menjadi perlindungan bagi 148.000 PRT Indonesia” tandas Sringatin.


Saat ini JBMI sedang berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga korban dan akan terus memantau proses kasus ini hingga pelaku dihukum dan keadilan bagi kedua korban ditegakkan

(yohanna )

Berita Terkait