Pencarian Berita


Sekretaris BPKAD Kab. Bogor Tampak Pucat, Sebut Tak Ada Perintah Suap Dari Bupati Bogor Non Aktif

Sekretaris BPKAD Kab. Bogor Tampak Pucat, Sebut Tak Ada Perintah Suap Dari Bupati Bogor Non Aktif

Bandung -- Salah satu saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (PU KPK) yakni Andri Hadian, tampak pucat saat ditanya kuasa hukum Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin seputar perintah penyuapan. Dalam sidang lanjutan perkara korupsi gratifikasi/suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA dengan agenda pemeriksaan pokok perkara (03/08/2022) PU KPK menghadirkan 5 (lima) saksi.

Keterangan Andri Hadian yang menjabat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, sebagai saksi karena dinilai sebagai orang yang paling tahu proses terjadinya penyuapan. Dalam sidang, pada awalnya Andri terlihat lancar menjawab berbagai pertanyaan seputar proses suap yaitu mulai dari kedatangan BPK Jabar, pengumpulan uang suap hingga penyerahan. 
Namun, seketika wajahnya berubah menjadi kemerahan dan kebingungan saat Kuasa Hukum Ade Yasin, Dinalara Butar - Butar, S.H menunjukkan selembar kertas yang mementahkan keterangannya.

Dalam keterangannya, Andri Hadian mengatakan, bahwa ada pertemuan bulan Maret 2021antara dirinya dengan empat orang lainnya di Pendopo Bupati, Cibinong untuk mengondisikan temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.

Empat orang lain tersebut yaitu Terdakwa Ade Yasin, terdakwa Ihsan Ayatullah Kasubid di BPKAD, Ruli Faturrahman Kasubag Keuangan Sekretariat Daerah (Setda), dan Feri Syafari Kasubid di kantor BPKAD.

"Saya diajak Pak Ihsan bertemu dengan Bu Ade (Ade Yasin Bupati Bogor nonaktif), memperkenalkan saya dan memperkenalkan Pak Feri baru dilantik (sebagai) Kasubid. Pak Ihsan akan menyampaikan bahwa kondisi keuangan tidak bagus," sebutnya.

Dinalara Butar - Butar pun membantah keterangan tersebut dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Feri sebagai Kasubid di BPKAD tertanggal 2 Juni 2021.

Bukti tersebut dianggap membantah tuduhan adanya pengkondisian LKPD tahun 2020. Sebab, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor berlangsung pada 21 Mei 2021.

Atas sanggahan dari Kuasa Hukum Ade Yasin tersebut, Andri Hadian tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Seterusnya jawaban Andri hanya menyebutkan tidak tahu saat dilontarkan sejumlah pertanyaan terutama dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Sikap Andri tersebut membuat Ketua Majelis Hakim, Hera Kartiningsih kesal karena banyak mengaku tidak tahu meski yang ditanyakan seputar tugasnya sebagai pegawai di BPKAD.

"Saksi yang jelas, tahu apa tidak sih," ujar Hera saat mendengarkan keterangan Andri.

Selain Andri Hadian, PU KPK menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin,
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya, Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor Andri Hadian, Kepala Bidang Akuntansi Dan Teknologi Informasi BPKAD Kabupaten Bogor Wiwin Yeti Heryati dan Subkoordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kabupaten Bogor Hany Lesmanawaty. (Y CHS).