Pencarian Berita


Isu Penundaan Pilpanag 2022, GEMAPSI Surati Bupati & DPRD Konsekuen

Isu Penundaan Pilpanag 2022, GEMAPSI Surati Bupati & DPRD Konsekuen

SIMALUNGUN -- Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (GEMAPSI) layangkan surat Nomor  : GEMAPSI /289/Perm/Sim/VII/2022, kepada Bupati Simalungun dan Ketua DPRD Simalungun.

Hal tersebut dibenarkan Ketua GEMAPSI, Anthony Damanik didampingi Sekretaris, Jahenson Saragih saat di jumpai di sebuah Cafe Coffe, Kota Siantar, Rabu (27/7/2022) sekira pukul 16.19 WIB.

Ketua GEMAPSI, Anthony Damanik menyampaikan agar Pilpanag Kabupaten Simalungun dilaksanakan sesuai ketentuan pada tahun 2022 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa TA 2021 saat rapat DPRD dan Pemkab Simalungun telah di sepakati dan anggaran untuk Pilpanag Simalungun disetujui dilaksanakan 248 Pangulu Nagori pada Agustus tahun 2022.

2. Bahwa pernyataan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga yang telah memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun melaksanakan Pilpanag pada Agustus tahun 2022.

3. Bahwa pernyataan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Simalungun yang pada pokoknya menyatakan agar Pilpanag dilaksanakan pada tahun 2022 ini, dan apabila tidak dilaksanakan, maka 8 Fraksi DPRD Sepakat tidak akan membahas P-APBD tahun anggaran 2022 dan Rancangan APBD 2023.

4. Bahwa pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pilpanag tertunda karena alasan Teknis dan Anggaran.

5. Bahwa ada pernyataan pengakuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun Jonni Saragih yang mengatakan “ Benar, Saya dapat perintah dari Bupati Simalungun agar Pilpanag di Kabupaten Simalungun dapat terlaksana pada tahun 2022.

6. Bahwa GEMAPSI menduga Bupati Simalungun dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun sedang melakukan design penundaan Pilpanag tetapi seolah-olah tidak atas perintah Bupati Simalungun, untuk menghindari kemarahan masyarakat simalungun kepada Bupati Simalungun.

7. Bahwa GEMAPSI menduga Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun telah bersengaja mendesign sedemikian rupa agar Pilpanag Simalungun tahun 2022 di tunda dengan tujuan agar pada 248 Nagori yang di tunda akan ditempatkan PLT Pangulu, dan dalam penempatan PLT Pangulu ini sangat berpotensi terjadi praktek suap.

8. Bahwa berdasarkan pernyataan beberapa pangulu nagori kepada kami pada bulan mei 2022 yang mengatakan bahwa sudah ada pengakuan dari pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori bahwa Pilpanag Simalungun di tunda dan akan dilakukan bersama-sama dengan yang lain nya tahun 2023.

9. Bahwa kuatnya dugaan, tidak ada pangulu nagori yang melakukan protes atas penundaan Pilpanag ini adalah karena adanya intimidasi dari pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori kepada oknum pangulu yang mencoba melakukan protes.

10. Bahwa apabila Pilpanag di tunda, Bupati Simalungun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun, dan DPRD Simalungun telah turut bersama-sama “ Membunuh” demokrasi pemilihan Pangulu Nagori di Kabupaten Simalungun.

"Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami meminta agar DPRD konsekuen dalam pernyataan yang meminta Pilpanang Kabupaten Simalungun Harus dilaksanakan pada tahun 2022,"ujar Anthony.

"Agar Bupati Simalungun Konsekuen dengan pernyataan dan telah menipu Rakyat Simalungun khususnya rakyat simalungun yang berada pada 248 Nagori," sambung Anthony.

Selain itu, GEMAPSI juga berharap agar Asosiasi Pangulu Nagori berani melawan kesewenang-wenangan Bupati Simalungun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori dan terus mengusut agar Pilpanag Simalungun dilakukan pada tahun 2022. (Harianto Girsang)