Pencarian Berita


Syarat Zonasi Di PPDB Masih Dikeluhkan Masyarakat

Syarat Zonasi Di PPDB Masih Dikeluhkan Masyarakat

Adikarya parlemen

Jabar -- DPRD Jabar,  dalam Bulan Juli 2022 ini telah menggelar reses ketiga di tahun sidang 2022. Sebagaimana dalam reses di penyelenggaraan sebelumnya, banyak aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan.

Untuk aspirasi di daerah pemilihan Sumedang, Majalengka dan Subang, banyak bermunculan aspirasi di bidang pendidikan.

Dari Aspirasi di bidang pendidikan, tentang penyelenggaraan PPDB banyak Dikeluhkan di tiga daerah itu.

Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Sumedang, Majalengka dan Subang, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Heri, dalam keterangannya mengatakan hal yang dikeluhkan masyarakat dalam PPDB, adalah persoalan zonasi. Masyarakat berharap untuk PPDB sebaiknya syarat yang diterapkan adalah syarat prestasi saja.

Heri, dalam keterangannya mengatakan kepada masyarakat dalam reses itu sudah disampaikan bahwa "kebijakan PPDB merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Ristek".

Kemunculan keluhan ini, tentunya harus disampaikan kepada Kepala Daerah agar keluhan ini menjadi bahan evaluasi Untuk perbaikan penyelenggaraan PPDB .

Heri, dalam keterangannya mengatakan dalam ketentuan dalam PPDB, sebetulnya Pemerintah telat menetapkan ketentuan kuota siswa yaitu jalur afirmasi 20 persen, perpindahan tempat kerja orang tua siswa 5 persen, prestasi 25 persen dan zonasi 50 persen.

Diakui dengan ketentuan ini, banyak manfaat. Namun efeknya juga banyak.

Munculnya keluhan ini, harus menjadi bahan koreksi untuk penyelenggaraan PPDB di masa yang akan datang.

Opsi yang bisa dilakukan, ujar Heri mengurangi prosentase penerimaan berdasarkan zonasi dan menambah kuota penerimaan berdasarkan prestasi.(nur)