Pencarian Berita


Penanganan PMK Harus Maksimal

Penanganan PMK Harus Maksimal

Adikarya parlemen 
 

Jabar -- Perayaan Hari Raya Idul Adha tinggal hitungan beberapa pekan ke depan. Namun, kondisi faktual terkini,  kondisi hewan ternak di Indonesia saat ini sedang dilanda wabah PMK.

Menyikapi kondisi demikian, pemerintah perlu melakukan penanganan secara maksimal. Hal ini, diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar, Ricky Kurniawan, LC, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Ricky, dalam keterangannya mengatakan akibat PMK,  peternak mengalami keterpurukan.  Peternak  harus menanggung kerugian karena sapi yang mati dan terpapar PMK.

Dengan kondisi tersebut,  pemerintah diharapkan bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan, diantaranya dengan membentuk satgas penanganan PMK.

Langkah  lain yang bisa dilakukan yaitu  memberi bantuan bagi mereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK.

Ricky menambahkan wabah PMK yang meluas seharusnya dinyatakan sebagai pandemi, agar ada keseriusan dalam penanganan PMK. Selain itu, PMK juga telah merugikan para peternak rakyat karena menyebabkan ratusan sapi mati dan masih banyak lagi terjangkit PMK namun tidak tertangani.

“Karena itu menetapkan PMK sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan agar konsentrasi penangan lebih fokus,” ujar H Ricky Kurniawan.

Tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan karena tidak lama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha, dan jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban itu sangat besar.

Selain itu,  harus dipastikan bahwa hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing sehat dan bebas PMK karena daging kurban setelah disembelih akan dikonsumsi masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa daging kurban yang akan dikonsumsi daging yang benar-benar steril. Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban,”

Ricky, dalam bagian lain keterangannya mengatakan   pemerintah diharapkan bisa mengganti kerugian petani yang sapi yang dimilikinya  terjangkit PMK .

Selain itu,  harus ada pengobatan masif agar sapi-sapi aman dari PMK, termasuk penyemprotan kandang secara massal.

Jika persoalan penanganan PMK terkendala anggaran, Fraksi Gerindra DPRD Jabar siap  mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran karena penanganan masalah tersebut perlu dilakukan dalam jangka pendek dan cepat.

Hal yang menjadi alasannya  masalah PMK ini jika dilihat dari luas penyebaran dan banyaknya hewan ternak yang terjangkit, harusnya sudah masuk dalam kategori darurat, pangkas. Ricky mengakhiri penjelasannya.(nur)