Pencarian Berita


Harapan Penghapusan Tenaga Honorer Tak Ada Persoalan Baru

Harapan Penghapusan Tenaga Honorer Tak Ada Persoalan Baru

Adikarya parlemen

Jabar -- Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN dan RB kepada seluruh Pemerintah daerah di Indonesia , baik  Provinsi maupun Kabupaten/Kita telah menginstruksikan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.

Dengan mempertimbangkan banyaknya tenaga Honorer di Pemerintah Daerah termasuk Jabar, penghapusan tenaga honorer tak berdampak pada munculnya persoalan baru. Hal yang dihindari tenaga Honorer kehilangan pekerjaan.

Hal ini, diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Jabar, H. Syahrir, SE, M. Ipol, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Syahrir, dalam keterangannya mengatakan kebijakan penghapusan honorer, dari sisi regulasi memenuhi syarat yuridis, karena payung hukum 
Penghapusan tenaga honorer telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen PPPK.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, seluruh Pemerintah Daerah harus mengikuti ketentuan tersebut. Namun, dengan pemberhentian tenaga honorer Pemerintah Daerah harus mencari solusi yang manusiawi dan tak melahirkan masalah baru, harus dihindari "eks tenaga honorer jadi kehilangan pekerjaan alias menganggur", jelas Syahrir.

Pemerintah Provinsi Jabar, dari laporan yang diterima, saat ini sudah mempersiapkan langkah pemetaan kebutuhan pegawai, khusus dari tenaga honorer.

Langkah tersebut, diharapkan dapat berjalan transparan dan objektif. Pemetaan tenaga honorer diharapkan dapat menghasilkan data akurat, antara lain berapa kebutuhan tenaga non ASN serta jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan.

Pemetaan kondisi tenaga honorer, diharapkan dapat mengevaluasi kinerja dari tenaga honorer saat ini serta waktu pengabdian dari tenaga honorer.

Di tengah keterbatasan jumlah Non ASN yang bisa terfasilitasi baik melalui jalur PPPK maupun outsourcing, tenaga honorer yang sudah terbukti dedikasi baik serta lama pengabdian harus menjadi prioritas untuk dipertahankan menjadi non ASN baik PPPK maupun outsourcing.

Kondisi faktual, di berbagai daerah kondisi maupun kebutuhan non ASN berbeda -beda. Sebaiknya, ujar Syahrir persoalan itu harus disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB.(nur)