Pencarian Berita


Diduga Korupsi Puluhan Miliar, Kejati Jabar Tahan Mantan Manager Keuangan Dan Akuntansi PT Posfin

Diduga Korupsi Puluhan Miliar, Kejati Jabar Tahan Mantan Manager Keuangan Dan Akuntansi PT Posfin

Bandung -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat cq. Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) melakukan penahanan Rutan terhadap seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Pos Finansial Indonesia (PT Posfin) T.A 2018/2020, pada hari Selasa (14-08-2021).

PT Posfin merupakan anak perusahaan dari PT. Pos Indonesia. Tersangka yang ditahan berinisial RDC, mantan Manajer Keuangan dan Akuntansi PT Posfin.

Perkara ini telah dilakukan Penyidikan sejak Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Print–178/M.2.1/Fd.1/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 Penyidikan Umum (Dik Umum).

Setelahnya penyidik menetapkan tersangka RDC, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : Print-895/M.2.1/Fd.1/09/2021 tanggal 14 September 2021.

"Hari ini, Selasa 14 September 2021, penyidik melakukan penahanan pada Tingkat Penyidikan selama dua puluh hari kedepan terhitung mulai tanggal 14 September 2021 sampai 3 Oktober 2021 yang dititipkan di Rutan Polrestabes Bandung," tutur Kepala Seksi Penerangan Hukum  (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Dodi Gazali Emil, SH., MH di Kantor Kejati Jabar, Jln. Naripan No. 25 Kota Bandung, Selasa, 14 September 2021.

Dodi menambahkan, penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat Penyidikan) T-2 Nomor:  
Print-896/M.2.1/Fd.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 dengan dasar penahanan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Dipaparkan oleh Kasi Penkum, tersangka RDC disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Masih menurut Kasi Penkum, modus operandi dalam kasus korupsi tersebut yaitu penyimpangan dalam penggunaan keuangan secara tidak sah di PT. Posfin Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.

Dugaan penyimpangan penggunaan keuangan dilakukan oleh Direktur PT Posfin, S dan Manajer Keuangan dan Akuntansi PT. Posfin, RDC sekurangnya Rp52.612.200.000.

Angka tersebut muncul dari modus yang dilakukan tersangka. Yaitu pembayaran premi sertifikat jaminan pembayaran kepada PT Berdikari insurance melalui Brooker PT Caraka Mulia yang ternyata di mark up dan dibatalkan oleh PT Berdikari insurance Rp2.812.800.000.

Kemudian pengadaan alat soil monitoring dan peremajaan lahan (proyek Kementan) yang disubkontrakkan ke PT Posfin, padahal proyek tersebut ternyata fiktif sebesar Rp19.319.400.000.

Selain itu, penggunaan dana PT Pos Financial Indonesia untuk pembelian saham (akuisisi) PT Pelangi Indodata dan PT Lateria Guna prestasi dengan menggunakan nama orang lain (Nomine) atas nama Dian Agustini dan Gugy Gunawan Tribuana, Rp17.000.000.000.

Kemudian penggunaan dana PT Pos Financial Indonesia untuk kepentingan pribadi Soeharto selaku Direktur PT Posfin sebesar Rp4.280.000.000, -

Kelima, pembiayaan/pinjaman back to back pada Bank Mega Syariah (BMS) yang ternyata digunakan untuk menebus sertifikat rumah pribadi Soeharto selaku Direktur PT Posfin pada Bank Maybank Rp9.200.000.000,-

"Penyimpangan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara c/q PT Pos Finansial Indonesia atau PT Pos Indonesia untuk sementara sebesar Rp52.612.200.000 sesuai dengan Laporan SPI," ungkap Dodi Gazali Emil, SH., MH.

Dalam proses penyidikan, Kejati Jabar telah melakukan penggeledahan di kantor PT Posfin dan telah melakukan penyitaan terhadap 121 dokumen/surat-surat terkait perkara tersebut dan 3 (tiga) unit barang elektronik. (Y CHS).