Pencarian Berita


Dalam Sidang Korupsi Banprov Jabar, Dua Pejabat Bongkar Borok Ade Barkah

Dalam Sidang Korupsi Banprov Jabar, Dua Pejabat Bongkar Borok Ade Barkah

Bandung -- Sidang korupsi Banprov Jawa Barat (Jabar) 2017-2019, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus di Jalan LL RE Martadinata, Senin (13 -09-2021) dengan agenda mendengar keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (PU KPK) Atas nama terdakwa Ade Barkah dan Siti Aisyah Tuti Handayani.

Para saksi dihadirkan di Ruang Sidang Tipikor Bandung sementara kedua terdakwa Ade  dihadirkan secara virtual dari Gedung Merah Putih (KPK Jakarta.

Dalam sidang kali ini, PU KPK menghadirkan 4 (empat) orang saksi dari pejabat dan staf Pemprov Jabar. Mereka adalah Yuke Mauliani Septina selaku Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Jabar, Yerry Yuniar mantan Kepala Bappeda Jabar, Kepala Bappeda Jabar Muhammad Taupik Budi Santoso, dan staf R Bela Sakti Negara.

Dalam keterangannya, Yuke dan Yerry kompak blak-blakan membongkar ‘borok’ Ade Barkah yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Keduanya membeberkan bahwa Ade Barkah sempat mengeluarkan ancaman kepada Bappeda Jabar terkait usulan proyek di LKPD online.

“Kalau tidak dibukakan LKPD online tersebut, akan terjadi kekisruhan di DPRD Jabar,” ujar Yuke, menirukan ucapan Ade Barkah.

Yuke dan Yerry mengungkap hal tersebut setelah dicecar oleh salah satu PU KPK Feby Dwiyandospendy terkait peran Ade Barkah dalam kasus korupsi pengurusan proyek Banprov Jabar untuk wilayah Kabupaten Indramayu.

Menurut Yuke, normatifnya pengusulan dari DPRD itu harus melalui Musrenbang yang diusulkan lewat Bappeda kota atau kabupaten di Jawa Barat.

“Normatifnya yang mengusulkan itu Bappeda kabupaten/kota setempat,” tegasnya.

Dia berujar, kedatangan Ade Barkah ke Kantor Bappeda dan mengusulkan proyek, tidak sesuai prosedur karena saat itu LKPD online sudah ditutup.

“Soal pernyataan Ade Barkah mengancam akan terjadi kisruh bila tidak dibuka LKPD online yang sudah ditutup itu kami laporkan ke Pak Yerry Yuniar,” terang Yuke.

Dalam hal ini, Ade Barkah sendiri saat itu memang diangkat menjadi Koordinator Proyek Usulan Dewan sehingga dia mengatasnamakan dewan. Belakangan terkuak, ternyata dia mengusulkan kegiatan proyek setelah LKPD online ditutup.

“Pa Ade Barkah melalui stafnya Fajar memberikan flashdisk yang isinya soal usulan proyek-proyek dari usulan DPRD Jabar. Salah satunya, Indramayu,” ujar Yuke.

Diketahui, anggota DPRD Jabar 2019-2024 Ade Barkah Surahman dan mantan anggota DPRD Jabar 2014-2019 Siti Aisyah Tuti Handayani, terancam hukuman 20 tahun penjara.

Keduanya, didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Perkara yang menjerat Ade Barkah dan Siti Aisyah ini merupakan salah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2019 di Indramayu.

Hasilnya, KPK menetapkan 4  (empat) orang sebagai terdakwa, yaitu Bupati Indramayu 2014-2019 Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, dan Carsa ES dari pihak swasta.

Keempat orang tersebut telah divonis Pengadilan Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkara tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dan pada Agustus 2020, KPK menetapkan tersangka lain, yakni Anggota DPRD Jabar Abdul Rozaq Muslim. Dia juga sudah divonis.

Dalam konstruksi, disebut bahwa pengusaha bernama Carsa ES diduga menyerahkan uang kepada Ade Barkah secara langsung dengan total sebesar Rp 750 juta.

Carsa ES juga diduga memberikan uang secara tunai langsung kepada Abdul Rozaq maupun melalui perantara dengan total sekitar Rp 9,2 miliar.

Dari uang yang diterima Abdul Rozaq tersebut kemudian diduga diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Jabar lain diantaranya Siti Aisyah dengan total sebesar Rp 1,050 miliar. (Y CHS).