Pencarian Berita


PU KPK Ungkap Aliran Dana, Ajudan Dan Lawyer Bantah Ada Dana Untuk Aa Umbara

PU KPK Ungkap Aliran Dana, Ajudan Dan Lawyer Bantah Ada Dana Untuk Aa Umbara

Bandung -- Dalam sidang lanjutan perkara korupsi yang menyeret Bupati Bandung Barat non-aktif Aa Umbara Sutisna kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada hari Jumat (10-09-2021), Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (PU KPK) menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Kamaluddin, Wisnu dan Yadi, mereka adalah 2(dua) ajudan dan 1 (satu) Sekretaris Pribadi (Sekpri)

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Surachmat, SH., MH tersebut, PU KPK fokus pada gratifikasi yang didakwakan kepada Aa Umbara sesuai Pasal 12 B, yaitu terkait dugaan adanya aliran uang untuk Aa Umbara melalui para saksi. PU KPK juga memaparkan bukti Rekening Koran  pada periode Oktober 2018 sampai 2 November 2020 milik Kamaluddin.

PU KPK menyoal perihal aliran uang dari rekening Kamaluddin tersebut ke berbagai pihak. Yang dijawab oleh Kamaluddin bahwa dirinya sering diminta oleh Aa Umbara untuk mengirimkan uang ke berbagai relawan, terutama saat menjelang Idul Fitri untuk tunjangan hari raya (THR) yang jumlahnya bervariasi, antara Rp500.000 - Rp5.000.000, -

Penerimaan uang dari pejabat dengan jumlah yang bervariasi ada pada saat acara di Kabupaten pangandaran, Kamaluddin menjawab bahwa banyak relawan yang hadir dalam acara di Pangandaran itu.

Menurutnya, saat itu banyak relawan yang hadir tidak kebagian makan dan penginapan. Sehingga, pejabat yang hadir dalam acara tersebut memberikan sumbangan secara spontan untuk keperluan makan dan penginapan para relawan.

"Itu murni inisiatif Kepala Dinas yang hadir di Pangandaran karena melihat relawan yang jumlahnya banyak, tapi ada yang tidak kebagian makan dan penginapan. Mereka telepon saya, katanya kasian ada yang ngeluh gak kebagian makan dan gak ada tempat untuk menginap. Maka titipan dari Kepala Dinas pun langsung saya bayarkan untuk makan dan penginapan," beber Kamaluddin.

Hal senada dikemukakan oleh Rizky Rizgantara, SH selaku Lawyer/Kuasa Hukum Aa Umbara Sutisna. Menurutnya, saat acara di Pangandaran, Aa Umbara tidak pernah menginstruksikan pejabatnya untuk mengumpulkan uang.

"Ada beberapa keluhan relawan yang disampaikan langsung kepada Asep Ilyas (Kepala BKPSDM Bandung Barat) oleh relawan, sehingga Asep Ilyas menghubungi Kamaluddin untuk bantu relawan yang belum makan dan belum ada tempat menginap," terangnya.

Rizky kembali menegaskan bahwa aliran uang dari pejabat tersebut bukan untuk kebutuhan Aa Umbara. Bahkan, kata dia, Aa Umbara pun tidak pernah menyuruh Kamaluddin untuk mengumpulkan uang.

Garis pentingnya bukan untuk kepentingan bupati dan yang memberikan pun itu jelas. Bukan untuk bupati, murni inisiatif untuk membantu relawan," kata Rizky.

Hal lain ditanya oleh PU KPK, apakah ada uang masuk dari pihak swasta, Kamaluddin memberikan jawaban tidak ada dan tidak pernah ada uang masuk dari pihak swasta sesuai bukti yang ada di rekening koran.

Saudara saksi, apakah ada uang masuk dari pihak swasta?" tanya PU KPK.

Tidak ada dan tidak pernah," tegas Kamal.

Aa Umbara Sutisna didakwa melakukan Korupsi Pengadaan Paket Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 52 miliar lebih untuk masyarakat terdampak COVID-19.

Dalam Dakwaan Kedua, PU KPK mendakwa Bupati KBB non aktif itu menerima uang dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat terkait dengan mutasi, promosi, dan untuk mempertahankan jabatan struktural di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Sidang akan datang masih mendengar keterangan para saksi yang akan dihadirkan oleh PU KPK. (Y CHS).