Pencarian Berita


Dadang Suganda Banyak Beli Tanah, Dua Saksi A De Charge Akui Sebagai Makelar

Dadang Suganda Banyak Beli Tanah, Dua Saksi A De Charge Akui Sebagai Makelar

Bandung -- Dua dari tiga saksi yang dihadirkan Tim Penasehat Hukum Dadang Suganda mengakui sebagai mediator untuk pembelian sejumlah tanah. Atas upaya menjadi mediator keduanya memperoleh persentase.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Dadang Suganda (53) pada Selasa (06-04-2021). 3 (tiga) yang dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum dalam kapasitas meringankan (a de Charge) adalah Ujang Karmana (55), Heri Taufik (61) dan Harmawan (62).

Keterangan yang diungkap oleh Ujang Karmana mengaku sudah lama mengenal Dadang Suganda yang disapanya Pa Haji yaitu sekitar tahun 1981. Pekerjaannya sebagai pedagang jual beli bahan bangunan itu menyebutkan saat Dadang Suganda yang punya kios berjualan pisang dan dirinya berjualan nasi kuning.

"Kenal tahun 1981, sama-sama pedagang di Pasar Ujung Berung. Beliau punya jongko (Kios) jualan cau (Pisang) saya jualannasikoneng (kuning),” terang Ujang Karmana.

Dalam hubungan yang cukup dekat tersebut, Dadang Suganda sering cerita mengenai jual beli tanah. Karena Ujang Karmana juga tahu ada pemilik yang mau jual tanahnya, maka dihubungkan dengan Dadang Suganda.

"Sejak pertama kenal, beliau sudah cerita-cerita soal jual beli tanah. Sebab itu saya jadi tahu persis kalau beliau itu punya bisnis jual beli tanah,” katanya.

Ujang Karmana lalu menunjukkan beberapa lokasi tanah di daerah Ujungberung Kota Bandung.

"Daerah Ujungberung, saya tunjukin tanah yang mau dibeli. Setahu says setelah sepakat, lalu dibayar.

Tanpa menyebut jumlah dan luas tanah, Ujang mengetahui bahwa tanah-tanah yang dibeli lalu dijual lagi ke pihak lain.

"Tanahnya banyak, lalu dijual lagi, ada yang dibangun vila, perumahan. Beli tanah di Cigending, dijual lg. Kalau untuk pembelian sering tahu, jarang tahu untuk pembebasan. Punya tanahnya tahu di Summarecon," imbuhnya.

Tentang adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ujang Karmana mengaku tahu belakangan sekitar tahun 2012. Dari sejumlah tanah yang dimilikinya, tidak semua dijual ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

"Sekarang sudah tahu, di wilayah Cibiru ada yang beli bareng, tahu banyak dibeli oleh Pemkot, masih banyak yang belum dijual ke Pemkot. Cara jual belinya ya ketemu pemilik, setelah ketemu, dibeli, dibayar di rumah yang punya tanah, pak haji itu kalau sudah sepakat  langsung dibayar semua. Makelarnya saya, pak haji langsung beli. Sdh menghubungkan, lalu dibeli. Tahu 2014, RTH. Tanah sudah dibeli tahun 2008/2009, untuk  perumahan boleh, pabrik boleh, jual beli tanah dari dulu," urainya.

Saat ditanya oleh Anwar Djamaluddin, SH., MH, saudara mediator dengan pemilik tanah, adakah tanah yang dibeli terus dijual ke Pemkot, dari bidang-bidang tanah, dimana Karmana sebagai mediator nya yang dijawab, tanah dibeli dibayar tunai. Tidak kenal Notaris Yudi, tapi secara langsung dibayar, akadnya langsung ke Notaris. Kenal pembeli tanah asal, sudah dibayar ya sudah. Dirinya juga mengenal Kadar Slamet, karena dekat rumah. "Kalau Kadar Slamet  beli pakai DP (uang muka), Dadang Suganda Lunas."

Keterangan lain yang disampaikan oleh Ujang Karmana antara lain, saat ditanya oleh Penuntut Umum KPK yang menyebutkan beberapa nama, Ujang Karmana tidak mengenalnya. Kalau ada info yang mau jual tanah, berupa kebon atau sawah Ujang Karmana lalu menyambungkan dengan Dadang Suganda.  Tanah yang pernah disambungkannya adalah milik Endang, Rohman dan beberapa lagi. Jual beli dilakukan tanpa menggunakan NJOP karena dijual per tumbak (seluas 14 meter). Pembayaran ada yang langsung dibayar lunas/tunai ada yang masih menunggu waktu pengurusan selama 1 mingguan. Sesudah jual beli selesai, Ujang Karmana diberi uang oleh Dadang Suganda sebesar  2% dari harga tanah.

Saat didesak Penuntut Umum KPK Haerudin tentang lokasi tanah yang dibeli oleh Dadang Suganda lalu dijual kembali ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk dijadikan RTH, Karmana menyebut mayoritas berasal dari pembelian tahun 2008-2009.

“Banyak tanah yang saya jual ke Pak Dadang ternyata belakangan dibeli oleh Pemkot Bandung untuk RTH. Kebanyakan lokasinya di Cisurupan Cibiru,” jelasnya.

Saksi kedua adalah Heri Taufik yang menerangkan kenal Dadang Suganda pada tahun 2000 sering berbisnis jual beli tanah.

“Emang yang saya tau beliau ini dari dulu berbisnis jual beli tanah. Beliau biasa dipanggil Demang, kalau di kampung Demang itu artinya tuan tanah atau raja tanah,” kata Heri.

Heri mengatakan, selain berbisnis tanah, Dadang Suganda pun memiliki banyak kios di pasar-pasar tradisional. “Saya pernah diajak beliau beli tanah di Rancaekek Kabupaten Bandung untuk dijadikan perumahan,” ujar Heri.

Diakui oleh Heri, Dadang Suganda pernah membeli tanah Grandtex pada tahun 2010 yang belakangan dia ketahui tanah tersebut telah dijual kembali oleh Dadang Suganda ke Pemkot Bandung.

“Selain Grandtex ada juga lokasi lainnya yang pernah dibeli oleh Pak Dadang lewat saya selaku mediator, ternyata dijual kembali ke Pemkot Bandung untuk RTH. Seluruhnya yang lewat (mediator) saya, dibayar lunas ke pemilik oleh Pak Dadang,” urainya.

Saksi berikutnya adalah pengusaha Harmawan yang  mengaku kenal dengan Dadang Suganda sejak tahun 1999 karena sama-sama berasal dari Tasikmalaya. Harmawan merupakan seorang pengusaha kontraktor, rental alat berat, produsen Asphalt Mixing Plant (AMP) dan pemilik perusahaan PT TMPP. 

“Kalau kurang modal saya suka pinjam ke Pak Dadang, terkadang sebaliknya Pak Dadang yang pinjam ke saya. Tapi kebanyakan saya yang suka pinjam,” katanya.

Harmawan berujar, awalnya meminjam Rp 500 juta lalu berikutnya mencapai puluhan miliar. “Akumulasinya mencapai Rp 84 miliar, tapi semua sudah lunas,” tuturnya.

Dijelaskan, dari jumlah pinjaman tersebut keuntungan yang diperoleh Dadang Suganda mencapai Rp 24 miliar.

Diketahui, Harmawan pernah diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Agustus 2020.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya, diterangkan bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada PT TMPP berupa slip setoran, struk ATM, dan form aplikasi transfer, jumlah pengembalian pinjaman PT TMPP kepada Dadang Suganda periode 2005 hingga 2020 mencapai Rp 84 miliar.

Sidang perkara korupsi dan TPPU yang dengan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriyadi, SH., MH itu akan dilanjutkan pada hari Kamis (08-04-2021 dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi yang meringankan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa Dadang Suganda (Y CHS).