Pencarian Berita


Penasehat Hukum Dadang Suganda Tolak Pendapat Mantan Kepala PPATK

Penasehat Hukum Dadang Suganda Tolak Pendapat Mantan Kepala PPATK

Bandung -- Dr. H. Efran Helmi Juni, SH., MH menolak keterangan yang dilontarkan oleh Yunus Husein yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak perlu dibuktikan lebih dahulu predicate crime nya. Penjelasan Yunus Husein yang mengungkapkan bahwa TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu predicate crime nya. Tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan TPPU yang spesifik adalah Dua rezim hukum yang berbeda.

Hal tersebut dikatakan salah satu Penasehat hukum Dadang Suganda itu usai sidang lanjutan perkara Tipikor dan TPPU dengan terdakwa Dadang Suganda di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus (31-03-2021).

Sebagai pihak yang berjuang untuk kepastian hukum kliennya, Pendapat Yunus Husein yang dihadirkan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (PU KPK) sebagai Ahli TPPU ditolak oleh Penasehat Hukum dan terdakwa Dadang Suganda.

“Itu kan perspektif ahli dari KPK, kalau saya kan melihat dari perspektif terdakwa yang menyangkut kepastian hukum dan keadilan,” sebut Efran.

Menurutnya, bagaimana kemudian dua rezim hukum yang berbeda, tipikor dengan aturan pencucian uang yang spesifik, menjadi hal yang rumit tanpa adanya pemisahan yang tegas.

“Intinya kita tetap pada posisi harus dibuktikan terlebih dahulu pokok perkaranya predicate crime nya. Baru cerita pencucian uangnya,” tegas mantan Ketua AAI Bandung itu.

"Kalau ini kan enggak, perkara tipikornya saja belum terbukti kok sudah ditempel dengan pencucian uang,” tegasnya.

Masih menurut Efran, keterangan Yunus Husein terkait beban pembuktian terbalik harus ditolak.

“Shifting burden of proof, pembuktian terbalik itu kan diberikan kepada terdakwa dimana terdakwa harus bisa membuktikan semua harta kekayaannya diperoleh dengan cara yang halal,” katanya.

Efran menyoroti hal itu berkaitan dengan profil kliennya selaku pengusaha/pebisnis.

“Klo Pak Dadang itu kan clear profilnya selaku pengusaha, pebisnis, pelaku usaha. Beda misalnya kalau profil beliau itu sebagai bandar narkoba, jual beli senjata ilegal atau teroris yang tidak perlu repot dan bisa saja menjadi satu (harta kekayaan),” jelasnya.

Pada sidang yang baru dimulai pukul 18.30 WIB tersebut, PU KPK menghadirkan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.

Ahli tersebut langsung memaparkan pandangannya terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU yang kini menjerat Dadang Suganda.

Hampir seluruh pertanyaan PU KPK yang terkait dengan dakwaan terhadap Dadang Suganda, dijawab secara lugas oleh Yunus Husein. Termasuk pertanyaan PU KPK terkait hibah harta terhadap keluarga dan penggunaan identitas palsu.

Menurutnya, ada lima modus yang paling sering terjadi dalam tindak pidana pencucian uang.

“Setiap tahun, seluruh lembaga pelaporan transaksi keuangan berbagai negara berkumpul dan membawa contoh kasus masing-masing. Dari situ terkumpul lima modus pencucian uang,” ujar Yunus dihadapan Majelis Hakim yang diketuai T Benny Eko Supriyadi.

Menurut Yunus Husein, "modus pertama yakni, pelaku tindak pidana bersembunyi di dalam perusahan yang dikuasai oleh pelaku. Misalnya, uang haram hasil korupsi dicampur di dalam rekening perusahaan yang menyimpan uang dari sumber yang sah.

Kedua, modus menyalahgunakan perusahaan orang lain yang sah, tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Ketiga, pelaku menggunakan identitas palsu. Sebagai contoh, menggunakan KTP palsu atau atas nama orang lain, dengan tujuan menyembunyikan identitas pelaku.

Modus keempat, pelaku memanfaatkan kemudahaan di negara lain. Misalnya, tax heaven country.

Menyimpan uang di negara tax heaven supaya susah ditembus informasinya. Biasanya sangat ketat kerahasian, dan pajaknya longgar.

Kemudian, modus kelima yaitu, pelaku tindak pidana membeli aset tanpa nama. Misalnya uang, perhiasan, lukisan dan benda-benda berharga lainnya," papar pria berusia 65 tahun itu.

Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa (06-04-2021) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ade charge dan Ahli dari pihak Tim Penasehat Hukum Dadang Suganda. (Y CHS).