Pencarian Berita


Anwar Jamaluddin, SH.,MH, Dua Ahli KPK Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Dadang Suganda

Anwar Jamaluddin, SH.,MH, Dua Ahli KPK Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Dadang Suganda

Bandung -- Dihadirkannya 2 (dua) ahli oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (PU KPK) tidak ada hubungan hukum dengan Dadang Suganda. Khusus untuk hasil investigatif dan keterangan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dinilai prematur.

Hal tersebut diungkapkan oleh H. Anwar Djamaluddin, SH., MH usai sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan lahan untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung, yang menjerat pengusaha Dadang Suganda di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa (30-03-2021).

"Dari keterangan yang diberikan saksi ahli ini tidak ada hubungan dengan terdakwa. Padahal jelas dua saksi ahli tersebut adalah salah satu alat bukti untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak,” ujar Anwar Djamaluddin, SH., MH

Masih menurut Anwar selaku salah satu Penasehat Hukum Dadang Suganda itu, dalam keterangan saksi ahli di hadapan Majelis Hakim pada sidang kali ini. Keduanya mengemukakan pendapatnya secara umum sesuai bidang keahlian yang saksi kuasai.

“Menurut kami saksi ahli yang dihadirkan PU KPK ini tidak satupun yang berkaitan dengan terdakwa,” katanya

"Dengan demikian, pihaknya berharap Majelis Hakim dapat melihat persoalan ini secara fakta yang sebenarnya dan menurut hati nurani. Pasalnya proses persidangan adalah mencari kebenaran materiil," pungkasnya.

Pada sidang kali ini dengan agenda mendengar keterangan Ahli yang dihadirkan tim PU KPK yang dikoordinatori oleh Haerudin, SH. Dua Ahli tersebut yaitu Ahli Pertanahan Dr. Iing Sodikin Arifin yang didengar secara offline dan Ahli BPK RI. Yenny Alfariza yang didengar secara online.

Dimuka persidangan, PU KPK, Haerudin menjelaskan bahwa dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang ini dimintai keterangannya tentang prosedur pengadaan tanah lahan RTH, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak dengan regulasi dalam hal ini aturan perundang-undang yang berlaku.

“Menurut ahli bahwa perencanaan untuk pengadaan tanah seharusnya dibuat dokumen perencanaan, studi kelayakan,  sesuai dengan regulasi,” jelas Haerudin.

Mengenai pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah kota seharusnya tetap dibawah kendali panitia 9, dengan ketua panitianya sekretaris daerah.

“Dalam hal ini yang dimaksud pembebasan melalui panitia, yaitu pengadaan tanah di atas 1 sampai dengan 5 hektar,” tutupnya.

Sidang masih dilanjutkan hari ini (31-03-2021) masih mendengarkan keterangan 2 (dua) Ahli dari PU KPK.

Menurut Anwar, dalam keterangan saksi ahli di hadapan Majelis Hakim pada sidang kali ini. Kedua saksi hanya mengemukakan pendapatnya secara umum sesuai bidang keahlian yang saksi kuasai.

“Menurut kami saksi ahli yang dihadirkan PU KPK ini tidak satupun yang berkaitan dengan terdakwa,” tegasnya.

Dengan demikian, pihaknya berharap Majelis Hakim dapat melihat persoalan ini secara fakta yang sebenarnya dan menurut hati nurani. Pasalnya proses persidangan adalah mencari kebenaran materiil.

Tentang Keterangan Ahli BPK RI yang menjadi acuan/salah satu alat bukti dalam Surat Dakwaan atas nama terdakwa Dadang Suganda, keterangan Anwar tersebut, kurang lebih sama dengan materi eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Dadang Suganda sebelumnya, yang menyebutkan, "metode Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor: 47/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14
Oktober 2019 tersebut, perlu dipertanyakan:
1. Apakah auditor yang melaksanakan pemeriksaan
perhitungan kerugian keuangan negara telah berpedoman
pada standar pemeriksaan?;
2. Apakah auditor melakukan perhitungan juga terhadap harga tanah saat ini, yang tentu harga tersebut mengalami kenaikan? Dan apakah kenaikan harga tanah
tersebut dijadikan suatu variable tentang bertambahnya
nilai keuntungan keuangan negara dengan naiknya harga tanah tersebut?;
3. Apakah auditor juga menghitung nilai manfaat atau nilai kesejahteraan yang dirasakan oleh warga Kota Bandung dengan adanya Ruang Terbuka Hijau?; 4. Apakah proses pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor lindependen, obyektif dan profesional?; dan Apakah Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara dapat diyakini kebenarannya?"

Sementara PU KPK, Haerudin, menerangkan, bahwa dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang ini dimintai keterangannya tentang prosedur pengadaan tanah lahan RTH, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak dengan regulasi dalam hal ini aturan perundang-undang yang berlaku.

“Menurut ahli bahwa perencanaan untuk pengadaan tanah seharusnya dibuat dokumen perencanaan, studi kelayakan,  sesuai dengan regulasi,” jelas Haerudin.

Mengenai pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah kota seharusnya tetap dibawah kendali panitia 9, dengan ketua panitianya sekretaris daerah.

“Dalam hal ini yang dimaksud pembebasan melalui panitia, yaitu pengadaan tanah diatas 1 sampai dengan 5 hektar,” papar Haerudin. (Y CHS).