Pencarian Berita


Pengadilan Tipikor Bandung Hentikan Periksa Perkara Korupsi Dadang Suganda

Pengadilan Tipikor Bandung Hentikan Periksa Perkara Korupsi Dadang Suganda

Bandung -- Pengadilan Tipikor Bandung melalui Majelis Hakim yang diketuai oleh T. Benny Eko Supriyadi, SH., MH dengan Hakim Anggota Femina Mustikawati, SH., MH menghentikan pemeriksaan sementara atas perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Dadang Suganda (55). Pasalnya Dadang Suganda harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung sejak hari Jumat, 5 Maret 2021.

Hal tersebut diketahui setelah indofakta memperoleh informasi dari H. Anwar Djamaludin, SH., MH. Salah satu Penasehat Hukum terdakwa itu membenarkan adanya Pembantaran dilakukan oleh Majelis Hakim Tipikor Bandung (05-03-2021).

Informasi diperoleh indofakta setelah terbit nya Surat Penetapan dari Majelis Hakim Tipikor Bandung. Surat Penetapan Nomor : 69/Pen.Pid.Sus/TPK/2020/PN. Bdg tertanggal 5 Maret 2021 berbunyi : "Menetapkan 
- Melakukan pembantaran penahanan terhadap terdakwa Dadang Suganda sejak tanggal 5 Maret 2021sampai dengan waktu terdakwa dapat dihadirkan kembali di persidangan;

- Menyatakan Pemeriksaan Perkara terdakwa Dadang Suganda dihentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Dokter ;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan isi Penetapan ini; 
- Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini;

DEMIKIANLAH ditetapkan di Bandung pada tanggal 5 Maret 2021, ditandatangani Hakim Ketua T. Benny Eko S. SH., MH dan Hakim Anggota, Femina Mustikawati, SH., MH.

Terbitnya Surat Penetapan tersebut berdasarkan pada Surat Permohonan Pembantaran Penahanan Terdakwa dari Penuntut Umum KPK melalui Surat Nomor : B-136/TUT.01.10/24/03/2012 tertanggal 5 Maret 2021 yang merujuk pada Hasil Laboratorium Kesehatan dari Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan Dadang Suganda menderita sakit. Sebelumnya di ruang sidang (04-03-2021) Majelis Hakim juga telah mendengar pendapat dari Penuntut Umum KPK dan Penasehat Hukum terdakwa. (Y CHS).