Pencarian Berita


Mantan Bupati Bogor Diduga Terima Gratifikasi 8,9 M Diadili Tipikor

Mantan Bupati Bogor Diduga Terima Gratifikasi 8,9 M Diadili Tipikor

Bandung -- Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin kembali diadili dugaan korupsi menerima gratifikasi, yang nilainya berjumlah Rp.8,9 miliar,diterima dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bogor Jabar.

Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Rahmat Yasin dipimpin majelis Hakim Asep Sumirat didampingi Hakim I Dewa Gede dan Hakim Adhock Linda Wati, terdakwa diberondong pertanyaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung di ruang 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung KLS 1 Khusus Jl.RE. Martadinata. Rabu (24/2/21).

Dalam pemeriksaan  terdakwa Rahmat Yasin menjawab pertanyaan KPK secara tenang seputar tuduhannya dugaan menerima gratifikasi berupa uang  juga, menerima tanah seluas 20 hektar di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor,dan satu unit mobil merek Toyota Alphard Vellfire G 2400 CC tahun 2010 warna hitam dari Mochammad Ruddy Ferdian.

Menurut KPK pada sidang sebelumya
"Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan  berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya berjumlah Rp 8,9 miliar dari beberapa orang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kab.Bogor.

Atas perbuatannya Rachmat Yasin didakwa harus mempertanggung jawabkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12B Jo Pasal 12C Jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor.Sedangkan dakwaan  didakwa Pasal 11 Jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor.

Rachmat Yasin merupakan mantan Bupati Bogor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dua kasus dugaan korupsi. Pada kasus pertama, Rachmat Yasin diduga menyunat anggaran SKPD senilai Rp 8,9 miliar untuk keperluannya, termasuk kampanye pada Pilkada 2013 dan Pileg 2014.

Kasus kedua, Rachmat Yasin diduga menerima gratifikasi berupa 20 hektare lahan dan mobil Toyota Vellfire. Gratifikasi berupa lahan diduga diterima Rachmat Yasin terkait pengurusan izin pesantren di kawasan Jonggol, sedangkan gratifikasi mobil diduga diterima dari seorang pengusaha.

Rachmat Yasin diduga melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rachmat Yasin tersandung korupsi yang keduakalinya setelah bebas pada 8 Mei 2019 dan kembali ditetapkan sebagai tersangka25 Juni 2019  oleh KPK. Sebelumnya matan Bupati Bogor itu dipenjara 5,5 tahun karena terbukti menerima suap dalam kasus alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor.(pri)