Pencarian Berita


Pemkab Sumedang Terbaik dalam Pengelolaan JDIH

Pemkab Sumedang Terbaik dalam Pengelolaan JDIH

Sumedang -- Terjadinya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan disharmonis sering mengundang misinterpretasi. Oleh Karena itu, perlu dilakukan penataan produk hukum yang dihasilkan oleh para pemangku kebijakan.

Untuk menjawabnya, telah hadir Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dimaksudkan untuk menata produk hukum secara terpola dan teratur dengan cara mengelompokkan dalam klasifikasi yang sistematis.

Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang Dadang Rustandi menanggapi prestasi yang diraih Kabupaten Sumedang sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik Tahun 2020.

“Mengutip apa yang disampaikan Menkum HAM RI Yasonna H. Laoly,  dalam konteks penataan regulasi, JDIH yang terintegrasi sangat mendukung kerja pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Dadang.

Dikatakan olehnya, tujuan dari JDIH sendiri diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

“Fasilitas dokumentasi hukum yang terintegrasi akan memudahkan dalam mengakses sumber primer bahan hukum. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat umum,” tuturnya.

Menurutnya, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu penerima penghargaan JDIHN karena pengelolaan JDIH-nya sejalan dengan kebijakan strategis pengelolaan dan pengembangan JDIHN.

“Aspek-aspek yang menjadi bahan penilaiannya meliputi percepatan partisipasi aktif Anggota JDIHN, pengembangan sistem dan aplikasi JDIHN, peningkatan kuantitas dan kualitas basis data dokumen uokum nasional, penguatan SDM pengelola JDIH, penguatan infrastruktur pendukung JDIH dan promosi atau sosialisasi JDIH/JDIHN melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,” tuturnya.

Ia menambahkan, kelengkapan dokumen hukum yang ditampilkan dalam JDIH Kabupaten Sumedang juga menjadi salah satu alasan diberikannya JDIHN Awards kepada Kabupaten Sumedang.

“Adapun dokumen yang ditampilkan dalam website JDIH Sumedang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Desa,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Herman Suryatman yang mewakili Bupati saat menerima piala dan piagam penghargaan JDIHN Award beberapa waktu lalu mengatakan, penghargaan tersebut diraih oleh Kabupaten Sumedang karena JDIH Kabupaten Sumedang yang dikelola oleh Bagian Hukum Setda sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

“JDIH Kabupaten Sumedang yang sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang -undangan dan berbagai dokumen hukum lainnya secara nasional. Termasuk dari segi publikasinya," kata Herman.

Dengan diraihnya prestasi tersebut, diharapkan Sekda menjadi modal kuat dalam penataan peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi.

"Semoga prestasi ini akan lebih memacu kita dalam penataan regulasi di Sumedang sebagai salah satu area perubahan  reformasi birokrasi," ucap Sekda.** (Riks )**