Pencarian Berita


Korupsi Bank BJB Syariah, Kejari Bandung Jebloskan Andi Winarto Ke Lapas Sukamiskin

Korupsi Bank BJB Syariah, Kejari Bandung Jebloskan Andi Winarto Ke Lapas Sukamiskin

Bandung -- Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah menerima narapidana Andi Winarto (41) dari Kejaksaan Agung R.I setelah Tim Intelijen menangkap Andi Winarto (42). Salah satu pelaku korupsi sebesar Rp548.259.832.594 (lima ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan empat rupiah) itu ditangkap di Deliu Villa Ayanna, Jl. Pura Batu Mejan Jl. Padanglinjong, Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali pada hari Kamis tanggal 21-01-2021 malam sekitar jam 21.25 WITA setelah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih 3 bulan (per September 2020).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bandung, Iwa Suwia Pribawa, SH bersama Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar, Riyono, SH dan Kasi Penkum Kejati Jabar, Abdul Muis Ali, SH., MH (23-01-2021) kepada awak media mengatakan, terpidana dalam perkara  korupsi BJB Syariah Jawa Barat Andi Winarto, SE selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Hastuka Sarana Karya (HSK), antara bulan Juni 2014 sampai dengan Juli 2016, di kantor BJB Syariah Pusat, Jalan Braga Nomor 135 Kota Bandung, melakukan pengajuan pembiayaan pembelian kios oleh 161 end user melalui PT. HSK pada Garut Super Blok kepada BJB Syariah sebanyak 4 kali pada tahun 2014-2015 sebesar Rp 566,4 miliar dengan menggunakan agunan sertifikat tanah yang ternyata masih menjadi obyek agunan yang dikuasai oleh Bank Muamalat Indonesia dan menggunakan data end user yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memenuhi persyaratan pembiayaan, dan menyimpang dari perjanjian kerjasama antara PT. HSK dengan BJB Syariah.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg tanggal 12 Juli 2019, memutuskan Andy Winarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan  Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Sebagaimana telah Dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP,  Pengadilan tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 (enam) bulan serta membayar Uang Pengganti Rp548.259.832.594,- berdasarkan penghitungan Kerugian Negara sesuai dengan hasil audit Nomor : 12/LHP/XXI/02/2018 tanggal 8 Februari 2018 yang dilakukan oleh BPK RI.
jika Andi Winarto, Dkk tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Andi tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Namun pada tahap Banding Pengadilan Tinggi (PT) Bandung - Jawa Barat menganulir Putusan Pengadilan Tipikor Bandung dan menyatakan bahwa perbuatan Andi Winarto merupakan perbuatan perdata dan bukan tindak pidana.

Atas hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) lalu melakukan upaya Kasasi terhadap penduduk Jl. Budi Sari No.5 Kelurahan Hagermanah Kecamatan  Cidadap Kota Bandung itu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1399K/Pid.Sus/2020 tanggal 5 Agustus 2020, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Winarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. "Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 548.259.832.594,- namun jika terdakwa dalam waktu 1 bulan tidak membayar uang pengganti setelah Putusan inkracht maka seluruh harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk memenuhi Uang Pengganti tersebut, namun apabila hartanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka dihukum pidana penjara selama 15 tahun ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1399 K/Pid.Sus/2020 tanggal 5 Agustus 2020 atas nama Terdakwa  Andi Winarto tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung melakukan pemanggilan terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukan eksekusi akan tetapi terdakwa tidak hadir dan tidak diketahui  keberadaannya ;

6. Kejaksaan Negeri Kota Bandung menetapkan terdakwa Andi Winarto, SE sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta bantuan kepada Adhyaksa Monitoring Center melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa ;

7. Terpidana diserahkan kepada Tim yang dipimpin oleh Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selanjutnya dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa Eksekutor dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 23 Januari 2021 untuk dibawa ke Lapas Sukamiskin Kota Bandung;

8. Jaksa eksekutor telah melakukan langkah-langkah dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dengan cara merampas harta terpidana sesuai putusan MA. Hingga saat ini sebanyak 23 bidang tanah berikut bangunan di wilayah Jawa Barat. Terhadap harta tersebut akan dilelang dan diperhitungkan dalam pembayaran Uang Pengganti. Kejaksaan akan terus melacak harta terpidana untuk disita sebagai Uang Pengganti.

Sebelumnya JPU Dr. Erianto N, SH.,MH dari Kejaksaan Agung RI bersama dengan JPU dari Kejari Kota Bandung telah menuntut terdakwa Andi Winarto agar dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp 1 miliar dan Uang Pengganti sebesar Rp548.259.832.594. (Y CHS)