Pencarian Berita


KPK Eksekusi Mantan Kepala DPKAD Bandung, Herry Nurhayat Kooperatif

KPK Eksekusi Mantan Kepala DPKAD Bandung, Herry Nurhayat Kooperatif

Bandung -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan eksekusi terhadap Herry Nurhayat (62). Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung itu disebutkan kooperatif dengan mendatangi Lapas Sukamiskin Kota Bandung.

Pelaksanaan eksekusi Herry Nurhayat disampaikan oleh Penasehat Hukumnya, Airlangga, SH., MH. Dihubungi indofakta hari ini (19/11/2020), melalui pesan pendek Whatsapp,  Airlangga mengatakan, "(eksekusi dilaksanakan) Jam 10.15, Tadi proses eksekusi berlangsung di Lapas Sukamiskin, Pak Hery (Herry Nurhayat) secara sukarela langsung datang ke Lapas untuk menjalani hukuman, dan kami sangat mengapresiasi Jaksa KPK yang menyambut baik sikap kooperatif dari Pak Herry Nurhayat," ujar Airlangga, SH., MH.

Mengenai hukuman lainnya seperti pidana denda dan Uang Pengganti, menurut Airlangga menyebutkan, "untuk hukuman denda dan uang penggantinya belum dipenuhi."

Eksekusi dilakukan setelah pihak KPK menerima Putusan dari Pengadilan Tipikor Bandung. Adapun pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Jaksa Eksekusi.

Herry Nurhayat merupakan Narapidana pertama yang menjalani hukuman pidana dalam perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH). Mantan Kepala DPKAD Kota Bandung itu tidak melakukan upaya banding atas Putusan yang dijatuhkan padanya.

Sebelum nya, Pengadilan Tipikor Bandung melalui Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriyadi, SH., MH dengan anggota Femina, SH., MH dan Fernando, SH., MH dalam Putusan akhirnya pada tanggal 04 November 2020 menghukum Herry Nurhayat dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Pidana Denda Rp 400 juta subsider 6 (enam) bulan dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah). Sesuai ketentuan dalam UU Tipikor, bila terdakwa tidak membayar dalam jangka/masa waktu 1 (satu) bulan setelah perkara dinyatakan berkekuatan hukum secara tetap, maka harta bendanya dirampas untuk dilelang, bila tidak mencukupi, maka terdakwa harus menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Meski Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Herry Nurhayat menyimpang dari Laporan Hasil Investigatif Auditoriat Utama Investigasi 
BPK RI Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 8.860.000.000,-,  Pengadilan Tipikor Bandung yang menyatakan Kerugian Negara sebesar Rp 4 miliar, pihak KPK menerima Putusan tersebut. (Y CHS).