Pencarian Berita


Babak Baru Korupsi RTH, Rugikan Negara Rp 19 Miliaran

Babak Baru Korupsi RTH, Rugikan Negara Rp 19 Miliaran

Bandung -- Sidang perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) memasuki babak baru.  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus, selesai menggelar sidang dengan terdakwa Tomtom Dabbul Qomar, Kadar Slamet dan Herry Nurhayat, pada babak baru akan menyidangkan perkara tersebut dengan terdakwa Dadang Suganda alias Demang yang didakwa merugikan Keuangan Negara tak kurang dari Rp 19 miliaran.

Bernomor perkara :  69/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg atas nama terdakwa Dadang Suganda, Pengadilan Tipikor Bandung akan menggelar sidang perdana pada tanggal 30 November 2020 yang akan datang. Kepastian penyidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkaranya kemarin. Informasi yang diterima indofakta dari Humas Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus hari ini (17/11/2020) menyampaikan , "Benar sudah limpah kemarin pa, majlisnya (Majelis)sudah ditetapkan sama dg majlis perkara sebelumnya hari sidangnya Senin tgl 23 nop 2020,  No. 69/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg," tulis Wasdi Permana, SH., MH melalui pesan singkat Whatsapp nya.

Adapun kerugian negara disebutkan dalam Surat Dakwaan Rp 19 miliaran. Saat dikonfirmasi, H. Anwar Djamaludin, SH., MH selaku Penasehat Hukum Dadang Suganda (17/11/2020) membenarkannya. "19, edisis (Edi Siswadi) pinjaman bang, bukan kerugian negara," ujarnya. Sebelumnya Anwar melalui rilisnya kepada indofakta sudah menyebutkan, "Uang yang diberikan oleh Dadang Suganda kepada Edi Siswadi sebesar Rp 10 miliar adalah berbentuk  pinjaman dan uang tersebut adalah uang pribadi Dadang Suganda. Begitu juga dengan uang yang berjumlah Rp 1,750 miliar adalah pinjaman sesuai dengan bukti perjanjian dan kuitansi," katanya (6/8/2020).

Dadang Suganda alias Demang sebelumnya tampil sebagai saksi dalam perkara korupsi dengan terdakwa Tomtom Dabbul Qomar, Kadar Slamet dan Herry Nurhayat pada 3 Agustus 2020 lalu. Dalam keterangannya, mengakui bahwa sebagian uang yang dipinjamkan kepada Edi Siswadi berasal dari hasil pembebasan Tanah untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari jumlah Rp 10 miliar yang dikatakan oleh salah satu makelar tanah di Kota Bandung itu, pinjaman diserahkan secara bertahap, masing-masing sebesar Rp 500 juta sampai berjumlah Rp 8,5 miliar dan sisanya diberikan ada yang Rp 200 juta, Rp 100 juta dan Rp 50 juta.

Menurut Demang, dirinya sudah mengenal Edi Siswadi tahun 2009. Demang yang tampil sebagai salah satu dari 5 (lima) orang saksi dengan 3 (tiga) terdakwa yaitu Tomtom Dabbul Qomar, Kadar Slamet dan Herry Nurhayat (dalam berkas terpisah) mengatakan, bahwa dirinya telah membeli sebagian tanah yang akan dibebaskan melalui proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebelum dijual ke Pemkot Bandung/DPKAD di wilayah Kelurahan Cisurupan dan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sedangkan sebagian lagi, pemiliknya memberikan Surat Kuasa (Kuasa Jual). Demang yang berstatus sebagai tersangka tipikor di KPK dalam perkara RTH, menyebut dirinya sudah berpengalaman selama 40 tahun sebagai makelar. "Tanpa disuruh saya ikut program RTH," katanya. Saat didesak Hakim Anggota Basari Budi, SH., MH maksud dan tujuan nya  ikut RTH, untuk mendapat keuntungan yang awalnya dijawab untuk membantu pemerintah. "Tidak mungkin kalau tidak dapat keuntungan," kata Budi. Saat ditanya berapa untungnya dari RTH, Demang menjawab lupa, ada 10 miliar dan uang mengalir juga ke Herry Nurhayat, beli barang dan untuk bisnis, kata Demang.

Masih mengenai pinjaman uang ke mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi, Demang saat memberi keterangan ditemani Penasehat Hukumnya, Anwar Djamaluddin, SH.,MH yang duduk di kursi pengunjung sidang, menjelaskan bahwa maksud Edi Siswadi meminjam uang adalah untuk mengikuti proses Pilkada Kota Bandung. Edi Siswadi sering datang ke rumahnya secara mendadak pinjam uang. Kadang-kadang seperti panik. Demang tidak tahu untuk apa saja digunakan oleh Edi Siswadi uang sebanyak Rp 10 miliar, tahunya cuma untuk Pilkada, untuk biaya para pendukungnya.

Dedi Supriadi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum KPK pada saat itu juga menerangkan bahwa tugasnya adalah  untuk beres-beres di tempat Dadang Suganda. Dirinya disuruh Demang untuk menandatangani Surat Kuasa di kantor Notaris. Selain itu disuruh hadir dan menandatangani kwitansi pembayaran uang RTH di Pemkot Bandung dan diberi Dadang uang Rp 20 jt. Kwitansi yang ditandatangani Rp 437 juta dan Rp 48 juta pada 8 Agustus 2012 dan uang n diserahkan ke Dadang Suganda. Demikian juga ada beberapa saksi seperti dari Distarcip/Distaru, DPKAD, mantan Walikota Bandung, Mantan Sekda Kota Bandung, mantan Anggota DPRD Kota Bandung, Para pemilik tanah termasuk Notaris/PPAT Yudi Priadi, SH., MH, saksi ahli kembali tampil menjadi saksi di persidangan. (Y CHS).