Pencarian Berita


Tomtom DQ, "Saya Sungguh Terkejut Dan Kaget Sebagai Pelaku Utama"

Tomtom DQ,

Bandung -- Tomtom Dabbul Qomar, SH., MH : "Saya sungguh Terkejut dan Kaget ketika Jaksa Penuntut Umum (Penuntut Umum KPK) telah menempatkan saya sebagai pelaku dalam perkara ini." Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 dari Partai Demokrat yang dituntut pidana penjara 6 tahun, Pidana Denda Rp 150 juta dan Uang Pengganti Rp 7,1 miliar itu melalui Penasihat Hukumnya memohon agar dibebaskan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Tomtom Dabbul Qomar dalam sidang perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan agenda Pembacaan Nota Pembelaan/Pledoi pribadi dan Tarjo Sumantri, SH selaku Penasihat Hukumnya (23/10/2020). Menurut Tomtom, seluruh keterlibatan dirinya berawal dari keterangan Kadar Slamet, dengan kebohongannya yang di ada - adakan dan dikuatkan oleh saudara - saudara dan orang dekatnya. Dimulai dengan cerita karangan Kadar Slamet ihwal adanya informasi anggaran RTH dari dirinya dilanjutkan dengan adanya permintaan keuntungan, lalu singkat cerita proses pengadaan RTH berjalan dan secara tiba - tiba berujung Kadar Slamet memberikan miliaran uang kepadanya tanpa adanya keterlibatan, peranan, ataupun permintaan dirinya kepada Kadar Slamet, untuk meminta jatah keuntungan yang diperoleh dari proyek RTH.

Masih menurut mantan Advokat itu, senyatanya Kadar Slametlah sebagai inisiator yang berinisiatif dengan telah berspekulasi dengan mencari modal dan memodali sendiri untuk pembebasan RTH. Senyata nya, yang menjadi biang keroknya adalah Kadar Slamet yang bekerjasama dengan Hermawan selaku PPTK Pembebasan Tanah. Kadar Slamet mengetahui nilai anggaran dan lokasi pembebasan dari kerjasamanya dengan Hermawan yang sudah dilakukan sejak tahun 2010 dan 2011. "Menjerit hati saya ketika mendengar seluruh fitnah dan tuduhan itu dialamatkan kepada saya oleh Kadar Slamet beserta seluruh kaki tangannya, tapi saya bingung dan tidak tahu bagaimana saya harus menyangkal semua itu, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, yang semakin mempersempit kesempatan saya untuk membuktikan kebohongan dan fitnah keji tersebut dalam pembelaan dalam persidangan," katanya.

Diakui oleh Tomtom bahwa keterlibatan dirinya dalam perkara korupsi RTH karena memo dan penerimaan uang Rp 350 juta dan bukan Rp 7,1 miliar sebagaimana difitnahkan Kadar Slamet dan kaki tangannya. Aset nya disita dan tabungan yang diblokir, aset - aset yang disita masih proses hutang-piutang dan masih terkait pihak lain. "Di luar itu, sama sekali fakta persidangan yang menyebutkan nama saya dalam proyek RTH ini," sebutnya.

Pada bagian lain dalam Nota Pembelaannya, Tomtom mengatakan, " Dosa saya dalam proyek RTH ini hanyalah karena saya membantu Edi Siswadi dalam memuluskan pengalokasian anggaran hasil evaluasi Gubernur melalui memo saya tahun 2012 tanpa terlintas sedikitpun ternyata sudah ada yang menitipkan kepentingan dalam anggaran tersebut," papar Tomtom.

Dalam Nota Pembelaan untuk Tomtom, Tarjo Sumantri, SH, mengatakan Nota Pembelaan nya mengacu pada eksepsi yang telah diajukan tanggal 22 Juni 2020 lalu. Penuntut Umum KPK disebutnya telah memaksakan kehendaknya menuntut kliennya sesuai tuntutan yang telah disampaikan. Padahal kesaksian para saksi, meskipun di bawah sumpah, hanya berpegang pada keyakinan dan tidak terbuktinya fakta - fakta dalam persidangan.

Fakta yang terungkap dalam persidangan dinilai Tarjo Sumantri berdasarkan bukti yang tidak benar, "Persidangan penuh dgn intrik yang telah direkayasa, siapa melakukan kebohongan yang ulung yang disebut Majelis Hakim," tuduhnya. Penuntut Umum KPK, Budi Nugraha dalam replik lisannya mengatakan tetap pada Surat Tuntutan, demikian juga pihak terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya yaitu Mohon agar terdakwa dibebaskan. Sidang korupsi dengan nilai Kerugian Negara sebesar lebih dari Rp 69 miliar itu akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 dengan agenda Putusan oleh Majelis Hakim. (Y CHS).