Pencarian Berita


Tim Penasehat Hukum Kadar Slamet Soroti Kerugian Negara Dari 4,7 Miliar Jadi 5,8 Miliar

Tim Penasehat Hukum Kadar Slamet Soroti Kerugian Negara Dari 4,7 Miliar Jadi 5,8 Miliar

Bandung -- Terkait jumlah Kerugian Negara yang disampaikan Penuntut Umum KPK, Tim Penasehat Hukum terdakwa Kadar Slamet lalu menyorotinya melalui Nota Pembelaan. Semula KPK mendakwa Kadar Slamet telah merugikan Keuangan Negara Rp 4,7 miliar tetapi dalam Tuntutan berubah menjadi menjadi lebih dari Rp 5,8 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada hari ini (23/10/2020) dengan agenda penyampaian Nota Pembelaan/Pledoi dari para terdakwa. Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriadi, SH., MH, selaku Penasehat Hukum terdakwa Kadar Slamet, Rizky Rizgantara, SH, Dkk mengatakan, "Penggunaan sejumlah uang untuk terdakwa Herry Nurhayat dari terdakwa II (Kadar Slamet) melalui saksi Pupung Khadijah Yang menurut saksi Pupung dan terdakwa  Herry Nurhayat senilai Rp 1.000.000,00 menurut keterangan terdakwa Herry Nurhayat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi Herry Nurhayat untuk terdakwa II Kadar Slamet pada BAP tanggal 28 Mei 2019 No. 21 dan 39 juga Berita Acara Pemeriksaan Herry Nurhayat selaku Tersangka pada BAP tanggal 31 Maret 2020 No 26 dan 29 pada pokoknya menerangkan bahwa benar sekitar tahun 2012 ada pemberian sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari terdakwa II yang diterima oleh Herry Nurhayat dari Pupung Hadijah di Bank BJB Bandung untuk Dada Rosada. Sedangkan saksi Pupung Hadijah memberi keterangan penggunaan uang tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan point 20 Halaman 8 bahwa uang diserahkan kepada Herry Nurhayat digunakan untuk hal - hal diantaranya sebagai berikut :
1. FKPP Rp30.000.000,00
2. Pa Toha Surabaya Rp30.000.000,00
3. Pa Toha 12-12-2012 Rp340.000.000,00
4. Polres Sukirman Rp100.000.000,00
5. Polres Rp100.000.000,00
6. Tanah (Pa Pram) Rp23.715.000,00
7. Tanah (Pa Pram) 3.600.000,00
8. Pa Toha 13-12-2012) Rp500.000.000,00,
Total = Rp1.127.315.000,00

Masih menurut Rizky Rizgantara, SH bersama Akbar Faisal Karim, SH, Lukman Firmansyah, SH, Rizki Idris Mulyana, SH. Riwan Sinaga, SH dan E Yudha Andriansyah, SH, "perbedaan keterangan tersebut jelas bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAPidana yang mensyaratkan/menyebutkan harus ada persesuaian antara keterangan satu dengan saksi lainnya. Bahwa selain itu terdapat pula hal - hal yang menggambarkan keterangan saksi Pupung Hadijah yang patut diragukan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi Pupung Hadijah tanggal 28 Februari 2018 No. 18 halaman 8 atas pertanyaan Penyidik sebagai berikut : Saudara jelaskan apakah saudara Herry Nurhayat atau pihak lain untuk memberikan jawaban tertentu kepada Penyelidik atau Penyidik KPK saat penyelidikan pengadaan tanah RTH, yang dijawab oleh Pupung Hadijah, bahwa benar saya pernah dipanggil oleh saudara Herry Nurhayat sekitar tanggal 15 Oktober 2013 melalui ibu Betty, saya bersama ibu Betty naik motor ke Lapas Kebon waru tempat pa Herry dipenjara. Di sana saya ditanyai oleh saudara Herry Nurhayat, apakah saya sudah diperiksa terkait pengadaan tanah RTH, saya  harus menjawab seolah - olah saya tidak mengetahui uang yang diberikan pa Kadar Slamet melalui pa Adang saat pencairan RTH dan saya diminta agar saya menjawab tidak pernah diberi uang terkait pengadaan tanah dan memberikan uang kepada Herry Nurhayat, bahwa saya tidak bisa berbuat seperti yang dia minta apalagi semua dokumen telah disita oleh Penyidik KPK dalam perkara suap kepada Hakim."

Sebelum nya, terdakwa Kadar Slamet dalam Nota Pembelaan pribadi nya, mengatakan, bahwa dalam dakwaan JPU yang telah lalu, saya didakwa salah satunya telah memperkaya diri sendiri Rp 4,7 miliar dan telah saya akui baik dalam penyidikan maupun dalam proses persidangan ini yang tentunya diperkuat dengan saksi-saksi yang telah sama -sama kita dengarkan keterangannya. Tapi alangkah terkejutnya saya karena dalam surat tuntutan saya dituntut harus mengembalikan uang sebesar Rp 5,8 miliar lebih. Banyak saksi -saksi yang saling memperkuat antara satu saksi dengan lainnya mengenai aliran uang,  namun beberapa kesaksian diabaikan oleh JPU (Penuntut Umum KPK) yang akhirnya semua aliran uang yang menurut asumsi  JPU harus dibebankan lagi kepada saya, SUNGGUH ini keputusan sangat sulit untuk saya terima. Akan tetapi saya percaya kepada Majelis Hakim yang mulia dapat secara cermat mempelajari kesaksian - kesaksian mengenai aliran uang tersebut, sehingga perhitungan yang mulia Majelis Hakim akan sama cermatnya dengan Penyidik KPK yang selama hampir 4 tahun lebih melakukan perhitungan dalam penyidikannya yaitu saya didakwa menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 4,8 milyar bukan Rp 5,8 milyar lebih seperti yang dituntutkan oleh JPU."

Ditambahkan oleh mantan Anggota DPRD Kota Bandung itu, "sejak saya ditetapkan oleh Penyidik KPK, hidup saya sekeluarga hancur luluh. Semua orang menilai saya sebagai koruptor. Orang tua saya oleh kolega-kolega dan kenalannya dicibir karena punya anak sebagai koruptor," ujarnya.

Kadar Slamet yakin akan  Majelis Hakim akan membuat keputusan yang seadil - adilnya berdasarkan kepada Ketuhanan dan Keadilan serta berdasarkan hati nurani yang suci dan bersih dan memohon agar pledoinya mendapat perhatian yang layak dari Majelis Hakim.

Perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan RTH dengan kerugian Negara lebih dari Rp 69 miliar tersebut akan berakhir di Pengadilan Tipikor Bandung dengan agenda Putusan pada hari Senin, 26 Oktober 2020 yang akan datang. (Y CHS).