Pencarian Berita


Periksa Penyelewengan Dana Hibah Pemprov 1,7 Miliar Oleh Kadin Jabar, Kejati Jabar Bungkam

Periksa Penyelewengan Dana Hibah Pemprov 1,7 Miliar Oleh Kadin Jabar, Kejati Jabar Bungkam

Bandung -- Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mulai memeriksa dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Dana sebesar Rp 1,7 miliar tersebut diserahkan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar pada tahun 2019 lalu.

Kejati Jabar melalui Asintel yang menangani kasus tersebut mengundang 3 (tiga) orang yang diduga terkait. Mereka yang telah dimintai keterangan (klarifikasi) oleh pihak intel yaitu Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Kadis Indag Jabar), M. Arifin Soedjayana, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Luar Negeri pada Indag Jabar,  Ida Rohaya dan Kasi pada Bidang Perdagangan Luar Negeri, Delima Sitorus  (12/10/2020). Terlihat oleh indofakta kedua orang terakhir keluar dari Kantor Asintel Kejati Jabar dan langsung menaiki mobil Toyota Rush Nomor Polisi D 1112 A sekitar jam 16.58.

Atas Permintaan Keterangan (Klarifikasi) tersebut indofakta telah Memohon Konfirmasi kepada Kasi Penkum, Abdul Muis Ali, SH., MH dan juga Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, J. Devi Sudarso, SH., MH melalui pesan pendek Whatsapp kemarin, tapi belum ada respon. Lalu Kasi Penkum saat ditemui indofakta di depan Kantor Asintel Kejati Jabar sekira jam 16.44 hari ini (13/10/2020), hanya menggoyang tangan kanan nya, seakan mengatakan "tidak berkenan," ada apa ya ?

Kasus dugaan korupsi tersebut, berdasarkan informasi yang diperoleh indofakta juga dari rilis pelapor, Ir. Dony Mulyana Kurnia (DMK). Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Lingkungan Hidup dan CSR tersebut telah melaporkan kepada Kejati Jabar pada hari Kamis, 6/8/2020 lalu. Laporan ditujukan kepada Kajati Jabar, bahwa kekisruhan yang terjadi di KADIN JABAR, patut diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan Dana Hibah (Rp) 1,7 M (miliar). Diduga penyalahgunaan dilakukan oleh Ir Tatan Pria Sudjana selaku Ketua Umum KADIN Jabar.

Dari 5 (lima) fakta yang ditulis dalam rilis, DMK antara lain memaparkan, " Pertama, pemberhentian,  dua orang Wakil Ketua Umum (WKU) KADIN Jabar yaitu Ir. Dony Mulyana Kurnia (Pelapor) dan Jahja B. Soenaryo yang terjadi pada bulan Desember 2019, Nomor : SKEP/00251/DP/XI/2018, pemberhentian ini terjadi dengan serta merta setelah cairnya Dana Hibah 1,7 M APBD dari Pemprov Jabar kepada KADIN Jabar pada bulan November awal, 2019. Kedua, Pemberhentian Dony dan Jahja, tidak sesuai prosedure AD/ART KADIN, dibuktikan dengan Surat  dari KADIN Indonesia (Pusat), yang mengarahkan agar SK Pemberhentian Dony dan Jahja dicabut. Nomor : 061/DP/I/2020 ; Ketiga, perlu diketahui Dony Mempunyai prestasi tersendiri, dengan pembinaan terhadap Pasar Kopi BANCEUY, yang mendapatkan penghargaan REKOR PRESTASI INDONESIA dari Pemerintah Pusat, yang ditandatangani oleh Hanif Dakhiri, dengan prestasi sebagai Pasar Kopi Pertama di Indonesia. Dalam pembinaan pasar Kopi Banceuy ini, tidak memakai dana/kas KADIN Jabar satu rupiahpun, sementara KADIN JABAR melakukan even De Majesty Braga, dengan tema : Peningkatan Bisnis Kopi Ekspor dan Impor, yang sama sekali tidak melibatkan Dony dan Pasar Kopi Banceuy, padahal jelas-jelas Pasar Kopi  Banceuy untuk pengembangan UKM, sementara even de Majesty Braga sama sekali tidak terlihat hasilnya apa ? untuk peningkatan UKM. Diduga pemberhentian Dony, menyangkut Tatan Pria Sudjana tidak mau terganggu dan ingin memuluskan even yang dibuatnya, karena jelas -jelas hal ini bisa diduga penyimpangan pemakaian anggaran ; Keempat, diakui oleh sdr. Tatan Pria Sudjana (terlapor) dalam sebuah media, bahwa anggaran Dana Hibah 1,7 M APBD Pemprov Jabar, dipakai ongkos berlima (pengurus Kadin Jabar) untuk studi banding ke Korea dan Jepang mendampingi Gubernur Jawa Barat, pertanyaannya apakah dana Hibah yang peruntukannya untuk pengembangan UKM itu, tepat dipakai untuk study banding ?, hal inipun patut diduga terjadi penyimpangan pemakaian anggaran, karena kalau untuk mendampingi Gubernurpun tidak perlu rombongan berlima, cukup sendiri saja, agar pemanfa'atan anggaran lebih maksimal untuk pengembangan UKM; dan Kelima, Kadin Jabar  tidak mempertanggungjawabkan pemakaian dana hibah 1,7 M APBD JABAR, secara transparan, hal ini dibuktikan oleh mosi Tidak Percaya dari 17 (tujuh belas) KADIN Kota dan Kabupaten, yang mempertanyakan transparansi dari pemakaian anggaran dana hibah 1,7 M APBD Pemprov Jabar. Dan perlu diketahui, dengan mosi tidak percaya Kadin Kota dan Kabupaten ini, hingga otomatis bermuara pada persetujuan KADIN INDONESIA (pusat) kepada seluruh Kader Kadin Jabar, untuk melaksanakan Muprovlub  KADIN Jabar, yang sedianya akan dilaksanakan pada awal September 2020, dengan agenda utama memberhentikan/melengserkan sdr. Tatan Pria Sudjana dari Ketua Umum Kadin Jabar, dan mencari pengganti dan memilih Ketua Umum Kadin Jabar yang baru. Demikianlah analisa Dugaan Penyelewengan Dana Hibah 1,7 M APBD Jabar ini saya laporkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," paparnya. (Y CHS/Rls-DMK).