Pencarian Berita


Kejari Sumedang Usut Dugaan KKN Pekerjaan Penataan Alun-Alun dan Pembangunan Pusat Budaya (Geotheat)

Kejari Sumedang Usut Dugaan KKN Pekerjaan Penataan Alun-Alun dan Pembangunan Pusat Budaya (Geotheat)

Sumedang -- Masyarakat Sumedang Aparat Hukum Kejaksaan Negeri Sumedang segera menindak lanjuti aroma tidak sedap dugaan KKN Pekerjaan Penataan Alun-alun yang sudah menghabiskan anggaran milyaran rupiah.

Kejaksaan sebelumnya telah memanggil beberapa pejabat dan rekanan,namun akibat Pandemi Covid-19 terganjal lanjutannya.
Masyarakat Sumedang agar kejaksaan Negeri Sumedang menyelesaikannya adanya dugaan KKN pekerjaan Penataan Alun-Alun, diawali penataan Alun-alun didampaingi  Tim T4P namun seiring berjalanya waktu Tim pemdampingan dari Negeri Sumedang mengundurkan diri atau mencabut sebagai pendampingan ,hal ini diduga pemenang Pekerjaan Alun-Alun   PT.PIS diduga masuk daftar Hitam di Kementrian Agama.

Warga Sumedang sangat berharap segera menindak lanjutin LHP BPK yang di duga telah merugikan keuangan Negara Milyaran Rupiah.

Pemkab Sumedang dimasa pemerintahan DR.H.Dony Ahmad Munir dan Wakilnya H.Erwan Setiawan telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan belanja daerah tahun 2019 dan mendapat Opini Tampa pengecualian,Tugas BPK, tidak berhenti setelah LHP LKPP diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga seluruh hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. Komitmen untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini Laporan Keuangan, tetapi yang juga penting adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan,untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, apalagi berdasarkan ketentuan pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004, pejabat pengelola keuangan negara wajib menindaklajuti hasil pemeriksaan BPK".

Sebelum LHP Kepatuhan ini diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada para Kepala Daerah atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi  yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Rekomendasi yang dimuat dalam LHP kepatuhan ini diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan perkembangan tindak lanjut yang dilakukan kepada BPK sesuai ketentuan pasal 20 ayat (3) UU 15 tahun 2004 selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP diserahkan,DPRD diharapkan dapat mendorong dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya,

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan  pada Desember tahun lalu menunjukan beberapa gambaran umum, yaitu indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, keterlambatan penyelesaian yang belum dikenakan denda keterlambatan,atas permasalahan permasalahan tersebut,.


BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memberikan rekomendasi agar kelemahan kelemahan yang ada dapat diatasi dan kelebihan pembayaran maupun kekurangan penerimaan yang dapat merugikan keuangan daerah dapat segera ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

Kejaksaan atau aparat Hukum lainya agar segera menindak lanjuti Ulya,hal ini sebagaimana Batas waktu 60 setelah diterimah LH BPK ini,sejauh mana komitmen pemerintah menindak lanjuti nya,kalau kita lihat LHP BPK itu milyaran rupiah .

Ketika Indofakta menyambangi kepala Dinas  Perumahan ,Kawasan Pemukiman dan pertanahan,Selasa, (29/09)  Ir.H.Gungun Ahmad Nugraha.MT ,sebagai pengguna Anggaran (PA ) dan Kabid Tata Bangunan Budiyana Santosa sebagai PPK  terkait temuan BPK  atas pekerjaan Penataan Alun-alun yang menelan biaya  yang sangat fantastik ? Anggaran Revitalisasi Alun-Alun bersumber  Bantuan Provinsi sebagaiman sesudah hasil leleng sebesar Rp.16.092.406.200,00 ,sebagaimana hasil temuan BPK kekurangan Volume sebesar Rp.311.641.329,40 dan pekerjaan pekerjaan terpasang sebesar Rp.6.827.806,12 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp.8.426.569,06 ,( PT.PIS) ,pada tahun yang sama pada pekerjaan Penataan Pusat Budaya  ( Geotheatre )  yang menelan biaya Rp.3.981.445.900,00  yang dimenangkan PT.AKA ,hasil pemeriksaan atas berita acara serah terima pekerjaan sampai tanggal 30 Desember 2019  kemajuan fisik pekerjaan dilapangan mencapai bobot 80,00% ,adapun  temuan BPK  pekerjaan Pembangunan Pusat Budaya menunjukkan kekurangan Volume  pada item pekerjaan sebesar Rp.141.682.023,19 ,sampai berita ini ditayangkan belum berhasi di komfirmasi.

Sebagaimana yang di sampaikan Bupati Sumedang H.Dony Ahmad Munir saat Penantaangan PEN ,pembangunan lanjutan pembangunan Alun-alun Sumedang sebesar Rp. 3,31 milyar,namun sebagimana HPS pembangunan lanjutan Tahap II Alun- Alun sebesar Rp.2,5 Milyar ,lalu  kemana sisanya ?? ?

 

Terkait temuan LHP BPK tahun 2019  untuk Revitalisasi Alun-Alun ,Apakah PT.PIS dan PT.AKA sudah mengembalikan atau setor ke KAS DAERAH ? 
Sampai berita ini dimuat belum berhasil di komfirmasi PA ( pengguna Anggaran ) maupun PPK.

Namun yang menjadi pertanyaan pada Umunya Masyarakat Sumedang sangat berharap bagi Aparat Hukum Kejaksaan Negeri Sumedang dan Polda Jawa Barat yang sudah melakukan penyeledikan Revitalisasi Alun-Alun ,an kedua Instusi  Aparat hukum disebut- sedang menggali informasi sejumlah proyek pembangunan di Sumedang Salah satunya, Alun-alun Sumedang,dan pembangunan Pusat Budaya (Geotheatre ) ,pada umumnya Sebab, ketika proses pembangunannya di tahun lalu 2019 , Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang keluar dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Dikonfirmasi  Indofakta  terkait informasi tersebut, Kasi Intel Kejari Sumedang Agus Hendrayanto mengaku, tidak bisa mendahului audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kalau Aparat Penegak Hukum (APH) ini masuk dalam pekerjaan yang sudah ada di BPK, itu takut mengganggu konsentrasi BPK. Jadi, kami akan menunggu hasil LHP BPK, lalu nanti akan kami kaji lagi untuk ditindaklanjuti,” ujarnya ,Senin (6/7).

Adapun kala itu, Kejari mencabut Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) proyek Alun-alun Sumedang, bukan berarti ditemukannya ada penyimpangan. Melainkan melihat adanya dugaan mal administrasi. “Kalau kami dampingi terus, kami khawatir malah jadi bemper. Makanya kami cabut,” jelasnya.


Sementara itu, Agus menyebut, tahun ini, TP4D sudah dinyatakan tidak ada. Sehingga, Kejari hanya sebatas melakukan pendampingan terhadap sejumlah proyek di Kabupaten Sumedang. Agus mengatakan, terkait sejumlah proyek yang telah dijalankan di Kabupaten Sumedang, hasilnya akan dikomprehensif dengan LHP BPK.

“Selama ini belum ada indikasi penyimpangan, kalau kami lihat. Dan belum ada laporan juga,” ujarnya.
Namun demikian, Agus juga mengklaim Kejari terbilang intens mengawasi semua proyek yang berjalan. Salah satunya, proyek pembangunan Puskesmas di Kecamatan Sukasari. “Pengawasan semuanya kami lakukan, tapi yang intens paling yang kami dampingi,” sebutnya.

Agus juga menambahkan, jika suatu perkara sudah masuk ke dalam tahap penuntutan, pihaknya akan mempublikasikannya secara terbuka. “Kalau di kami, tahap penyelidikan dan penyidikan belum dapat dipublikasikan,”

LH BPK sudah ditrimah Bupati Sumedang H.Dony Ahmad Munir,dan bahkan tenggang waktu sudah habis,sejauh mana kejaksaan Negeri Sumedang minindaklanjutinya.? (Riks )