Pencarian Berita


Terkait RTH, Kalau Sudah Didelegasikan Tidak Boleh Intervensi

Terkait RTH, Kalau Sudah Didelegasikan Tidak Boleh Intervensi

Bandung -- Kalau sudah didelegasikan ke bawahan, atasan tidak boleh melakukan intervensi. Bila pengadaan secara proforma itu pelanggaran.

Hal tersebut disampaikan Dr. Setiabudi dalam sidang lanjutan perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk  Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pengadilan Tipikor Bandung (23/9/2020). Memberi keterangan melalui Video Conference (Vicon), ahli Pengadaan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum KPK itu memaparkan bahwa untuk suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa, secara etika, proposal harus dibuat secara  transparan, efektif, efisien dan akuntabel dengan berpedoman pada aturan yang berlaku yaitu Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk pengadaan tanah berpedoman pada Perpres Nomor : 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Terkait dengan struktur organisasi kegiatan pengadaan, seperti Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. PA lalu menunjuk Kuasa Pengguna Pengguna Anggaran (KPA) dan KPA menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya. Dalam hal ini bila KPA atau PPTK sudah menerima sebagian pendelegasian kewenangan, tidak boleh diintervensi. "Kalau diintervensi oleh siapapun  lebih baik ditolak dengan resiko dipindahkan daripada dipindah ke (LP/penjara) Cipinang. Demikian juga bila PPTK melakukan pengadaan proforma, itu jelas menyimpang," paparnya. Diakuinya bahwa adanya intervensi ada yang bersifat positif untuk hal yang lebih baik ada juga yang bersifat negatif.

Selain mendengar keterangan ahli, terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet menghadirkan saksi meringankan yaitu mantan Anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Demokrat Samsi Salmon dan Herry Heryawan. Keduanya mengenal Tomtom dan Kadar Slamet dan tidak pernah mendengar pembicaraan tentang RTH. Hubungan komunikasi hanya sebatas urusan partai. Keduanya serentak mengatakan bahwa tahu kasus RTH dari media. Sementara Agus dihadirkan oleh terdakwa Herry Nurhayat. Supir Herry Nurhayat itu mengatakan tidak tahu adanya bungkusan dari pihak Kadar Slamet.

 Sidang yang diketuai oleh T. Benny Eko Supriadi, SH., MH itu akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 30 September 2020 untuk mendengar Keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh pihak terdakwa Herry Nurhayat dan Ahli Anggaran dari pihak Tomtom Dabbul Qomar. (Y CHS).