Pencarian Berita


BPK RI Beberkan Kerugian Negara Puluhan Miliar Dan Menunjuk Peran Para Pihak Terkait

BPK RI Beberkan Kerugian Negara Puluhan Miliar Dan Menunjuk Peran Para Pihak Terkait

Bandung -- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) beberkan Kerugian Negara Dengan Menunjuk peran para pihak terkait yang melakukan tindak pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hasil audit Kerugian Keuangan Negara adalah  Rp69.631.803.934,71 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen), sesuai dengan isi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Auditoriat Utama Investigasi Badan  Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.

Selain menampilkan Dr. Iing Sodikin Arifin sebagai Ahli Pertanahan, Penuntut Umum KPK juga menghadirkan Ahli dari BPK RI, Yenny Alfariza untuk memberi keterangan menurut keahliannya.

Di hadapan persidangan dengan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriadi, SH., MH (21/9/2020), Yenny Alfariza mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan pihak nya adalah mengikuti dan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik KPK. "Apapun bentuk pemeriksaannya harus sesuai dengan penyidikan KPK. Hasil pemeriksaan BPK disajikan dalam bentuk laporan," ujar Yenny.

Pihak BPK RI melakukan audit investigatif pada tahun 2019, tentang pengadaan tanah untuk RTH tahun 2012 dan tahun 2013. Adapun metode Penghitungan Kerugian Negara yang digunakan adalah nilai sebenarnya (real cost) yaitu selisih antara nilai SPD2 dikurangi Pajak dan dikurangi nilai Ganti Rugi yang diterima Pemilik/Ahli Waris Tanah sebenarnya. Dalam hal Ini BPK RI mencari hubungan kausalitas dan kerugian negara dengan mencari prosesnya terlebih dahulu.

Dikatakan oleh Yenny bahwa telah terjadi  tumpang tindih pembebasan tanah di lokasi dengan pembebasan tanah yang  berada di luar Surat Keputusan Tentang Penetapan Lokasi (Penlok) yang proses pembuatannya tidak didukung oleh Proposal. Juga dalam proses penganggaran dibuat langsung global. Pada tahun 2012 tidak ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Terjadinya penganggaran itu arahan dari Sekda Kota Bandung Edi Siswadi.

Adapun penyimpangan yang dilakukan, menurut BPK RI antara lain: 1. Penyimpangan Ganti Rugi tidak dilakukan kepada pemilik (Ahli Waris Tanah, melainkan kepada Kuasa Menjual yang terdapat di dalam Akta Performa, dimana para pihak tidak pernah bertemu ; dan 2. Pemerintah Kota Bandung membayar lebih tinggi dari yang diterima oleh Pemilik/Ahli Waris Tanah senilai Rp69.631.803.934,71 atas 188 bidang tanah dengan rincian pada tahun 2012 nilai SP2D sebesar Rp102.253.904.500,00 untuk 174 bidang tanah dan pada tahun 2013 nilai SP2D nya Rp7.013.923.000,00 untuk 14 bidang tanah. Jumlah Pembayaran Pajak untuk tahun 2012 dan tahun 2013  yaitu Rp5.451.536.701,00. Sedangkan total nilai yang diterima oleh Pemilik/Ahli WarisTanah pada kedua tahun tersebut adalah Rp34.184.486.864,00. Saat melakukan investigasi ke lokasi, BPK RI bersama Penyidik KPK melihat bahwa tanah yang sudah dibebaskan dibiarkan begitu saja, dimana tanah yang sudah dibebaskan 80% berada di luar Penlok.

Masih menurut BPK RI dalam LHP yang disajikan di hadapan persidangan, bahwa setidaknya ada 3 pihak yaitu : 1. Herry Nurhayat sebagai Kepala DPKAD pada April 2012-Maret 2013, terkait Pada Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran TA 2012, dengan a. Memerintahkan untuk mengusulkan perubahan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH pada APBD-P Kota Bandung TA 2012 tanpa didukung dengan survei atas tanah dan harga tanah untuk keuntungan pribadi ; b. Menerima uang dari Dadang Suganda senilai Rp600.000.000,00 sebagai.keuntungan penjualan tanah kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung ; c. Menerima uang dari Kadar Slamet senilai Rp3.700.000.000,00 dan Rp2.500.000.000,00 sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemkot Bandung ; d. Menentukan nilai ganti rugi tanpa musyawarah dengan Pemilik/Ahli Waris Tanah dan e. Melaksanakan pembayaran atas bidang tanah bukan kepada Pemilik/Ahli Waris sebenarnya.

Pihak Terkait ke-2. Tomtom Dabbul Qomar (Anggota DPRD 2009-2014) yaitu : a. Memerintahkan Agus Slamet Firdaus selaku Anggota TAPD sekaligus Kabid Pemberdayaan Aset Dinas PKAD untuk menambah nilai anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang akan dibebaskan, melainkan agar dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi ; b. Menawarkan Kadar Slamet selaku Anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Anggota Banggar DPRD (Periode 2009-2014) untuk bekerjasama menyediakan tanah di lokasi Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Mandalajati yang akan dibeli oleh Pemkot untuk mendapatkan imbalan ; dan c. Menerima uang dari Kadar Slamet senilai Rp2.600.000.000,00 dan Rp2.500.000.000,00 sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemkot Bandung.

Adapun Pihak Terkait ke-3 adalah Kadar Slamet (Anggota DPRD 2009-2014) yaitu : a. Menerima tawaran Tomtom Dabbul Qomar untuk bekerjasama menyediakan tanah di lokasi Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Mandalajati yang akan dibeli oleh Pemkot Bandung dengan memberikan imbalan ; b. Memerintahkan Hadad Iskandar dan Tatang Sumpena selaku Makelar agar mencari tanah di Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Mandalajati untuk dijual kepada Pemkot Bandung ; c. Memberikan uang kepada Hadad Iskandar dan Tatang Sumpena selaku Makelar yang digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian tanah kepada Pemilik/Ahli Waris ; d. Menerima uang dari Hadad Iskandar dan Tatang Sumpena senilai Rp8.697.604.303,00, yang diantaranya senilai Rp2.600.000.000,00 diserahkan kepada Tomtom Dabbul Qomar dan senilai Rp3.700.000.000,00 diserahkan kepada Herry Nurhayat sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemkot Bandung ; dan e. Menerima uang dari Tatang Sumpena dan Engkus Kusnadi Rp11.900.000.000,00 yang diantaranya diserahkan kepada Tomtom Dabbul Qomar senilai Rp2.500.000.000,00 dan kepada Herry Nurhayat senilai Rp2.500.000.000,00 sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemkot Bandung. (Y CHS).