Pencarian Berita


Sidang Sunda Empire Pendapat Ahli Pidana Menguntungkan Terdakwa

Sidang Sunda Empire Pendapat Ahli Pidana Menguntungkan Terdakwa

Bandung -- Undang-undang No 146 merupakan hukum positif dan masih berlaku, terlepas pada akhirnya kondisi 46 itu dengan sekarang berbeda sosialnya, faktanya masih merupakan hukum positif.Keterangan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar,saat ditemui wartawan usai sidang, terkait pendapat ahli pidana Prof Edy,dalam sidang perkara Sunda Empire.

Sidang  secara virtual, dugaan membuat keonaran  dilakukan 3 terdakwa yakni Nasri Banks selaku petinggi Sunda Empire, dan 2 pentinggi lainnya Rd Ratna Ningrum sebagai ibunda ratu agung dan Raden Rangga Sasana menjabat sekjen.Digelar ruang I Pengadilan Negeri (PN) Kl.I A Khusus Bandung Jl.RE Martadina, dipimpin majelis hakim  dipimpin T Benny Eko Supriyadi, didampingi anggota hakim Mangapul Girsang, dan Asep Sumirat Danaatmaja dengan agenda pendapat ahli pidana,dihadirkan JPU.Senin ( 11/8/2020).

Sementaranya Erwin Syahrudin Penasehat Hukum (PH) terdakwa,bahwa pendapat ahli tadi menguntungkan terdakawa, pedapatnya  obyektif tidak memihak kanan kiri, membuka hal-hal yang perlu dipertanyakan, sudah terjawab oleh keterangan ahli,memberikan titik terang,untuk memutuskan yang sebenarnya ke abu-abuan.

"Banyak proses pidana yang dilakukan lebih kearah mana,progresif atau sebaliknya,karena dalam kekuasaan kehakiman,hakim itu diperintahkan untuk menemukan hukum,jadi ketika hukum itu tidak cukup mengakomodir,dalam proses pelaksanaan hukum itu sendiri, Hakim diberikan peluang untuk memberikan terobosan hukum", terang Erwin.

Tadi sudah dikonfirmasi, memang itu masih, sudah merupakan suatu  kewajiban , suatu deadlock maka hakim juga harus melakukan terobosan,karena hakim bukan merupakan corong Undang-undang, namun Undang-undang ansih diterapkan begitu, Idonesia belum mempunyai produk Hukum Pidana Nasional,
sekarang ini sedang di proses DPRRI terkait dengan  RUU KUHP (Rancangan Undang-undang Kitab 0Undang-undang Hukum Pidana.
Saya kira dengan adanya proses-proses pidana seperti ini nanti kedepan,menjadi suatu terobosan juga", pungkas Erwin

Tiga terdakwa diadili, sesuai penetapan perkara 471/pid.sus/2020/PN/bahwa kehadiran Sunda Empire diduga telah membuat heboh seantero negeri,menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran sesuai Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Disidangkannya para terdakwa sesuai penetapan  dengan nomor perkara 471/pid.sus/2020/PN/BDG. Sidang digelar secara virtual lantaran kondisi pandemi covid-19Majelis hakim, jaksa hingga kuasa hukum para terdakwa akan berada di Pengadilan Negeri Bandung. Sementara para terdakwa berada di Polda Jabar.(mph/pri)