Pencarian Berita


Jual Tanah Untuk RTH, Utang Supriyatna Jadi Sasaran Kemarahan Majelis Hakim & Penuntut Umum KPK

Jual Tanah Untuk RTH, Utang Supriyatna Jadi Sasaran Kemarahan Majelis Hakim & Penuntut Umum KPK

Bandung -- Utang Supriyatna (70) menjadi bulan-bulanan Majelis  Hakim Tipikor Bandung dan Penuntut Umum KPK. Pasalnya  keterangan yang disampaikannya dinilai berbelit-belit sehingga masih akan dikonfrontir dengan keterangan ahli yang akan dihadirkan Penuntut Umum KPK

Tampil sebagai salah satu dari enam orang saksi dalam sidang lanjutan pemeriksaan perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Senin (10/8/2020), Utang Supriyatna yang mulai memberi keterangan pada jam 21 lewat mengatakan bahwa dirinya mengetahui adanya RTH dari Hermawan (bertindak sebagai PPTK dalam kegiatan pembebasan tanah RTH). Menurutnya, Hermawan mengatakan cari sajalah di situ (seputar Palasari). "Ngomong-ngomong ni ada RTH, ni kalau mau ikutan," ujar Utang menirukan kata-kata Hermawan. Sesuai petunjuk tersebut Utang lalu mencari tanah yang mau dibebaskan di sekitar Palasari/Cibiru. Setelah mendapat informasi, Utang bersama Adang (teman lama) laluu melaksanakan pembebasan tanah di Palasari Cibiru Kota Bandung (awalnya disebut oleh Utang lokasinya di Cisurupan). Hasilnya, Utang membebaskan 19 bidang tanah seharga Rp 2,9 miliar  dibayar lunas, langsung kepada pemilik tanah yang uangnya dari meminjam di Bank NISP Bandung, dan mengantongi AJB (Akta Jual Beli) dihadapan Notaris/PPAT Mirna Sarifah Amir, SH.

Pembelian tanah tersebut diberitahukan kepada Hermawan yang lalu menyarankan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), hal yang aneh menurut Penuntut Umum KPK - Budi Nugraha. PPJB antara pemilik tanah yang sudah dibeli dengan Ir. Ahmad Mulyana Setiawan (menantu Utang Supriyatna yang juga didengar keterangannya sebagai saksi) dibuat dihadapan Notaris Teddy Supriyadi, SH dengan alasan punya Utang punya kesibukan di luar kota. Kedatangan Ahmad Mulyana ke kantor Notaris hanya untuk menandatangani PPJB yang sudah disiapkan semua.

Pada saat pembayaran, Ahmad Mulyana bersama dengan Utang Supriyatna datang ke kantor Pemkot Bandung tapi yang masuk ke kantor DPKAD hanya Ahmad Mulyana untuk menerima cek senilai Rp 6 miliar (harga tanah yang telah disepakati Rp 152.000,00 per meter). Cek lalu diserahkan oleh Ahmad Mulyana kepada Utang Supriatna (keuntungan Rp 3,1 miliar, dengan modal Rp 2,9 miliar). Untuk pembayaran ini, Utang Supriyatna kembali menggunakan jasa Notaris/ PPAT Mirna Sarifah Amir, SH. menurut Utang biaya untuk Notaris Rp 110 juta.

Dinilai keterangannya janggal, Penuntut Umum mengingatkan agar Utang memberi keterangan yang jujur karena sudah disumpah, namun masih saja jawabannya berbelit. Karena masih saja memberi keterangan yang tidak pas, Hakim Basari Budi Pardiyanto mengatakan, "Saran Hermawan untuk membuat Kuasa Jual tidak masuk akal. Saudara baru saksi, siapa tahu status saudara ditingkatkan. Saudara sudah memperoleh keuntungan, artinya ada aliran dana RTH ke saudara. Ada pihak yang diuntungkan, saudara yang diuntungkan dan terkait ada kerugian negara. Kenapa menyuruh menantu   tanda tangan Kuasa Jual, kenapa tidak dari pemilik tanah yang membuat Kuasa Jual kepada saudara Knp pemilik. Lalu, uang diserahkan oleh Ahmad Mulyana ke Utang tidak kenapa tidak kepada  pemilik yang sudah memberi Kuasa Jual ? Ini sudah di sett semua, modusnya seperti itu." Hakim mempertanyakan apakah disuruh atau bagaimana, Utang menjawab, "betul seperti itu." Akibatnya Penuntut Umum KPK Haerudin memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan kembali Utang Supriyatna.

Saksi lain adalah Engkus Kusnadi dengan grupnya (Sopian, Ayi Saman, Ujang Kamaludin -adik Kadar Slamet). Keempatnya adalah makelar tanah yang merupakan orang suruhan Kadar Slamet. Mereka disuruh untuk membebaskan tanah di Mandalajati dengan harga di bawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan memperoleh uang sebesar Rp 250 juta.

Sidang Tipikor dengan kerugian negara lebih dari Rp 69 miliar yang baru selesai jam 23.20 tersebut akan dilanjutkan pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi para makelar/calo /Kuasa Jual dan konfrontasi antara Ujang Kamaludin dengan Hadad Iskandar, dkk. (Y CHS).