Pencarian Berita


Mantan Kabid Perencanaan Distarcip Tidak Tahu Adanya Penlok RTH Tumpang Tindih

Mantan Kabid Perencanaan Distarcip Tidak Tahu Adanya Penlok RTH Tumpang Tindih

Bandung -- Sidang lanjutan perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kota Bandung, Penuntut Umum KPK, Budi Nugraha, Dkk menghadirkan terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, berikut 6 (enam) orang saksi dari Distarcip (Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya)/sekarang menjadi Distaru (Dinas Tata Ruang) Kota Bandung dan Kantor Pertanahan/BPN Kota Bandung di ruang sidang Pengadilan Tipikor Bandung (1/7/2020).

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriadi, SH.,MH, Penuntut Umum KPK mencoba mengungkap fakta dari keenam saksi yaitu Iskandar Zulkarnain, Tris Tribudiarti, Dwi Priyono, Asep Tatang Ade Suhandi dan Sri Wahyuni.

Kesaksian Iskandar Zulkarnain, yang menjadi Kabid Perencanaan Distarcip Kota Bandung pada tahun 2010 mengakui adanya sebagian tanah tumpang tindih dalam Penlok (Penetapan Lokasi) meski tidak diketahuinya terdapat peta yang tidak dibuatnya pada lampiran Penlok. Bila terjadi tumpang tindih, seharusnya ada koreksi yang kemudian SK Penlok bisa dibatalkan kalau tidak sesuai.

Menurut Iskandar Zulkarnain, pihaknya hanya membuat peta untuk Penlok berdasarkan permohonan DPKAD, dan untuk RTH nya berada pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.  Kebutuhan untuk RTH adalah 30% dari luas Kota Bandung dimana kewajiban untuk RTH publik sebesar 20%. Adanya tumpang tindih lokasi dalam Penlok dari semula 100.000 m2 menjadi 200.000 m2 pada Oktober 2011 tidak diketahuinya.

Saat dicecar Penuntut Umum, Iskandar Zulkarnain, mengetahui adanya tumpang tindih saat penyidik memperlihatkan lampiran gambar dalam Penlok (Penlok No. 593/Kep.206-DISTARCIP/2012 tanggal 29 Maret 2012 untuk lokasi Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas 100.000 m2 dan No. 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tanggal 21 Nopember 2011 untuk lokasi Kelurahan Palasari dan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas 200.000 m2,red). Menurut Penuntut  Umum KPK, terjadi tumpang tindih dari awal seluas 100.000 m2 di Palasari menjadi 200
000 m2 dimana dalam Penlok terdiri dari 2 (dua) lokasi yaitu Palasari dan Cisurupan, harusnya menjadi 300.000 m2 tapi ini kurang. Jawaban dari Iskandar Zulkarnain bukan menumpuk, mungkin saja termasuk dalam penetapan lokasi awal. Sebenarnya peruntukan RTH bisa dimana saja boleh untuk memenuhi jumlah 20%. Demikian juga tentang berapa luasnya dan harganya, tidak tahu.

Mengenai pengajuan awal untuk menentukan Penlok, DPKAD diakui oleh Iskandar  Zulkarnain berasal dari Agus Slamet Firdaus, bukan dari Herry Nurhayat, dirinya tidak mengetahui hal itu. Ada disposisi dari Kadistarcip, maka dilaksanakan olehnya. Dirinya mengaku tidak diintervensi siapa pun ketika membuat draft Penlok.

Saksi berikutnya adalah, Tris Tribudiarti yang menjadi Kasi Dokumentasi, dan menjadi Kasi Data Distarcip mengatakan, dirinya mewakili pimpinan untuk menghadiri rapat tentang RTH, lalu melakukan survey untuk 100.000 m2, bersama peserta rapat hanya meninjau. Pihak DPKAD menunjukkan batas-batas lokasi akan dibebaskan sesuai pengajuan secara garis besar. Lalu data tanah di Palasari dan Cibiru didapat dari staf.

Dwi Priyono sebagai saksi, menerangkan bahwa dirinya adalah Kabid Pertamanan pada Distamkam Kota Bandung. Pihaknya tidak pernah membuat usulan awal  Pengadaan Tanah Untuk RTH. Dirinya hanya diminta hadir mengikuti rapat di Distarcip pada Maret 201. Seharusnya lahan-lahan yang sudah dibebaskan, diserahkan oleh DPKAD, ke Distamkam.

Saksi Ade Suhandi, menerangkan dirinya hadir terkait rapat yang dipimpin Hermawan. Sebatas rapat dan tidak ada arahan-arahan.

Berikutnya, saksi Asep Tatang, juga dari Kantor Pertanahan Kota Bandung. Sebagai Juru Gambar, sebelumnya melakukan pengecekan ke Lapangan, bertemu dengan pihak Kelurahan, Kecamatan dan pihak terkait lainnya. Dalam melakukan tugasnya tidak ada intervensi. Dalam keterangan nya, dari tanah yang diukurnya, secara mayoritas berada di luar Penlok. Diakuinya, lokasi dalam Penlok 100.000 m2 terdapat dalam Penlok seluas 200.000 m2, ada data yang sama.

Saksi Ade Suhandi, menerangkan dirinya hadir terkait rapat yang dipimpin Hermawan. Sebatas rapat dan tidak ada arahan-arahan. Ade Suhandi, 2010 ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk menghadiri undangan rapat dari Distarcip. Sebagai Juru Survey untuk 50.000 m2
dirinya tidak dibekali data komplit karena dasarnya hanya rapat. Demikian juga dengan Sri Wahyuni mengatakan, dirinya disuruh oleh pimpinan Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk menghadiri rapat tanpa pernah tahu apa yang dibicarakan. "Ya pokoknya hadir dalam  rapat dan tanda tangani daftar hadir," kata Sri sesuai perintah pimpinan.

Dalam Surat Dakwaan ketiga terdakwa yang sedang diadili, Tomtom Dabbul Qomar, Kadar Slamet dan Herry Nurhayat,  bahwa Pengadaan Tanah Untuk RTH seluruhnya berjumlah 211 bidang tanah seluas 428.128 m2 dan 1 unit bangunan yang total biayanya Rp121.800.420.900,00 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah. Pembebasan tanah tersebut diawali dengan adanya 3 Penlok (Penetapan Lokasi) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung, Dada Rosada yaitu : 1. No. 593/Kep.206-DISTARCIP/2012 tanggal 29 Maret 2012 untuk lokasi Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas  100.000 m2; 2. No. 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tanggal 21 Nopember 2011 untuk lokasi Kelurahan Palasari dan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas 200.000 m2 dan 3. No. 593/Kep.960-DISTARCIP/2011 tanggal 07 Desember 2011 untuk Lokasi Kelurahan Pasir Impun dan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung seluas 80.000 m2. Akibat perbuatan para terdakwa  negara telah dirugikan Rp69.631.803.934,71 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh puluh satu sen). Dalam hal ini Dadang Suganda diperkaya  Rp19.164.212.737,50 (satu miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen) berdasarkan Laporan Hasil  Investigatif Auditoriat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Sidang dengan perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk RTH Kota Bandung  itu akan dilanjutkan pada Rabu tanggal 8 Juli 2020, masih dengan agenda  pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet. (Y CHS).