Pencarian Berita


KPK Tahan Tersangka Perkara Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Bandung Tahun 2012-2013

KPK Tahan Tersangka Perkara Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Bandung Tahun 2012-2013

Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka DSG (Dadang Suganda), sebagai  wiraswasta dalam Perkara Pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Pemkot Bandung Tahun 2012-2013. KPK menetapkan DSG sebagai tersangka pada 16 Oktober 2019.

Melalui Siaran Persnya hari ini, KPK menyatakan, "Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka DSG selama 20 hari terhitung sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 15 Juli 2020 di Rumah Tahanan Kelas 1 Cabang KPK, Gedung Merah Putih KPK. Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka tahanan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1.

Tersangka DSG diduga diperkaya sekitar Rp30 miliar dalam proses pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012. DSG diduga melakukan pembelian tanah dari sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP setempat. Kemudian DSG menjual tanah tersebut kepada Pemkot Bandung.

Pembelian tanah tersebut diduga adalah lokasi lahan yang telah disiapkan dan disepakati akan dibeli dalam pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Tahun 2012. Upaya ini diduga dilakukan supaya beberapa pihak memperoleh keuntungan.

Atas dugaan tersebut, DSG disangkakan melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bagi KPK, praktek korupsi ini sangat miris karena tujuan awal dari pengadaan tanah di Kota Bandung tersebut adalah untuk memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diharapkan dapat berkontribusi untuk lingkungan dan udara yang sehat di Bandung. Akan tetapi pengadaan RTH ini dijadikan bancakan dan negara dirugikan lebih dari 60% nilai proyek yang direalisasikan."

Sesuai Surat Dakwaan ketiga terdakwa yang sedang diadili, Tomtom Dabbul Qomar, Kadar Slamet dan Herry Nurhayat,  bahwa Pengadaan Tanah Untuk RTH seluruhnya berjumlah 211 bidang tanah seluas 428.128 m2 dan 1 unit bangunan yang total biayanya Rp121.800.420.900,00 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah. Pembebasan tanah tersebut diawali dengan adanya 3 Penlok (Penetapan Lokasi) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung, Dada Rosada yaitu : 1. No. 593/Kep.206-DISTARCIP/2012 tanggal 29 Maret 201 untuk lokasi Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas  100.000 m2; 2. No. 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tanggal 21 Nopember 2011 untuk lokasi Kelurahan Palasari dan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas 200.000 m2 dan 3. No. 593/Kep.960-DISTARCIP/2011 tanggal 07 Desember 2011 untuk Lokasi Kelurahan Pasir Impun dan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung seluas 80.000 m2. Akibat perbuatan para terdakwa  negara telah dirugikan Rp69.631.803.934,71 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh puluh satu sen). Dalam hal ini Dadang Suganda diperkaya  Rp19.164.212.737,50 (satu miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen) berdasarkan Laporan Hasil  Investigatif Auditoriat Utama Investigasi 
BPK RI Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (Y CHS/Rls-KPK).