Pencarian Berita


Mantan Kabid Perencanaan Distarcip Tidak Tahu Adanya Penlok RTH Tumpang Tindih

Mantan Kabid Perencanaan Distarcip Tidak Tahu Adanya Penlok RTH Tumpang Tindih

Bandung -- Sidang lanjutan perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kota Bandung dengan terdakwa Herry Nurhayat, Penuntut  Umum KPK menghadirkan 6 (enam) orang saksi dari Distarcip (Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya)/sekarang menjadi Distaru (Dinas Tata Ruang) Kota Bandung dan BPN (Badan Pertanahan) Kota Bandung.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Supriadi, SH.,MH itu, Penuntut Umum KPK mencoba mengungkap fakta dari keenam saksi. Terungkap bahwa adanya jumlah luasan lahan dari 100.000 m2 menjadi 200
000 m2 tidak diketahui oleh Kabid Perencanaan Distarcip, Iskandar Zulkarnain. Yang ada hanya pengajuan lahan seluas 100.000 m2 yang diajukan oleh DPKAD dan ditandatangani oleh Agus Slamet Firdaus. Pihak Distarcip lalu mengikuti rapat-rapat dan melakukan survey secara garis besar serta membuat peta Penlok (Penetapan Lokasi) yang tanahnya akan dibebaskan.

Menurut Iskandar Zulkarnain, Pihak nya hanya membuat peta untuk Penlok berdasarkan permohonan DPKAD, dan untuk RTH nya berada pada Dinas Pertamanan. Kebutuhan untuk RTH adalah 30% dari luas Kota Bandung dimana kewajiban untuk RTH publik sebesar 20%. Adanya tumpang tindih lokasi dalam Penlok dari semula 100.000 m2 menjadi 200.000 m2 pada Oktober 2011 tidak diketahui. Hanya ada 1 (satu) pengajuan dari DPKAD.

Saat dicecar Penuntut Umum, Iskandar Zulkarnain, meski tidak tahu, mencoba menjawab terjadinya tumpang tindih tanah yang dibebaskan. Menurut Penuntut  Umum KPK, terjadi tumpang tindih dari awal seluas 100.000 m2 di Palasari menjadi 200
000 m2 dimana dalam Penlok terdiri dari 2 (dua) lokasi yaitu Palasari dan Cisurupan, harusnya menjadi 300.000 m2 tapi ini kurang. Jawaban dari Iskandar Zulkarnain bukan menumpuk, mungkin saja termasuk dalam penetapan lokasi awal. Pihak Distarcip  tidak memperhatikan lokasi yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sebenarnya peruntukan RTH bisa dimana saja boleh untuk memenuhi jumlah 20%. Demikian juga tentang berapa luasnya dan harganya, tidak tahu.

Mengenai pengajuan awal untuk menentukan Penlok, DPKAD diakui oleh Iskandar  Zulkarnain berasal dari Agus Slamet Firdaus, bukan dari Herry Nurhayat, dirinya tidak mengetahui hal itu. Ada disposisi dari Kadistarcip, maka dilaksanakan oleh nya.

Saksi berikut nya adalah, Tris Tribudiarti yang menjadi Kasi Dokumentasi, dan menjadi Kasi Data Distarcip mengatakan, dirinya mewakili pimpinan untuk menghadiri rapat tentang RTH, lalu melakukan survey untuk 100.000 m2, bersama peserta rapat hanya meninjau. Pihak DPKAD menunjukkan batas-batas lokasi akan dibebaskan sesuai pengajuan secara garis besar. Lalu data tanah di Palasari dan Cibiru didapat dari staf.

Supriyono sebagai saksi, menerangkan bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, sebagai Juru Gambar, sebelum nya melakukan pengecekan ke Lapangan, bertemu dengan pihak Kelurahan, Kecamatan dan pihak terkait lainnya. Dalam melakukan tugasnya tidak ada intervensi,

Saksi Ade Suhandi, menerangkan dirinya hadir terkait rapat yang dipimpin Hermawan. Sebatas rapat dan tidak ada arahan-arahan.

Pihak BPN Kota Bandung yang dihadirkan oleh Penuntut Umum KPK adalah Asep Tatang. Dirinya menerangkan telah melakukan pengukuran pada tahun 2019. Diakuinya dalam Penlok 100.000 m2 menjadi jadi 200.000 m2, ada data yang sama, dimana data ada yang masuk ke 200.000 m2 dari yang 100.000 m2 sama.

Sidang dengan perkara korupsi lebih dari Rp 69 miliar itu akan dilanjutkan pada Rabu tanggal 1 Juli 2020, dengan agenda pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet. (Y CHS)._