Pencarian Berita


Pengadilan Tipikor Bandung Tolak, Eksepsi Tomtom Dabbul Qomar, Tahanan Akan Dipindah Ke Sukamiskin

Pengadilan Tipikor Bandung Tolak, Eksepsi Tomtom Dabbul Qomar, Tahanan Akan Dipindah Ke Sukamiskin

Bandung -- Pengadilan Tipikor Bandung menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I, Tomtom Dabbul Qomar. Penolakan tersebut disampaikan pengadilan Tipikor Bandung melalui Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Supriyadi, SH.,MH (29/6/2020).

Dalam Putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi/Keberatan terhadap Surat Dakwaan Nomor:39/TUT01.04/24/06/2020 Tanggal 04 Juni 2020 atas nama Terdakwa Tomtom Dabbul Qomar tersebut tidak menemukan hal-hal yang dimaksud dalam eksepsi, sebaliknya Surat Dakwaan telah memuat dengan jelas, cermat dan lengkap,. Surat Dakwaan telah arahnya mendakwa Tomtom Dabbul Qomar harus dibuktikan dalam pemeriksaan.

Selain itu, eksepsi yang diajukan sudah menyangkut materi pokok perkara dan bukan merupakan materi eksepsi dan tidak beralasan menurut hukum. Surat Dakwaan sudah sah. Oleh sebab itu sidang ditetapkan : melanjutkan pemeriksaan perkara, menolak eksepsi dan Surat Dakwaan sah menurut hukum untuk dilanjutkan.

Tentang pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet akan dimulai pada Rabu, 01 Juli 2020, dan akan tetap dilaksanakan setiap hari Rabu.

Penuntut Umum KPK, Haerudin dan Titto Jaelani sebelumnya memohon kepada Majelis Hakim agar Eksepsi tersebut tidak memiliki argumentasi juridis yang tepat dan sudah di luar ruang lingkup eksepsi sehingga harus ditolak dengan amar :
1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 1 Tomtom Dabbul Qomar ; 2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Nomor : 39/TUT.01.0424/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar dan terdakwa II Kadar Slamet yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 15 Juni 2020 telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP; 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Dalam sidang lanjutan dengan agenda Tanggapan Eksepsi terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar hari ini (24/6/2020), Penuntut Umum KPK lebih jauh memaparkan, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, sudah dapat ditebak, eksepsi selalu terjebak dan bercampur dengan fakta perbuatan yang masih harus dibuktikan di persidangan. Bahkan secara tersirat, Penasihat Hukum seakan sudah tahu bahwa eksepsinya hanya sekedar formalitas, yang mana dalam dalilnya malah memohon untuk melanjutkan persidangan menuju tahap pembuktian. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tidak memiliki argumentasi hukum yang logis, tidak memiliki reasoning yang kuat untuk membatalkan Surat Dakwaan. Demikian halnya, untuk menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, tidak ada satupun dalil-dalil tersebut yang setidak-tidaknya memenuhi kriteria yang disebutkan oleh doctrina supaya surat dakwaan dinyatakan demikian.

Sebelumnya, Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan Keberatan /eksepsinya (22/6/2020). Materi Eksepsi tersebut menyatakan, Surat Dakwaan yang dibuat oleh KPK dinyatakan harus dibatalkan, ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Selain itu membebaskan terdakwa dari semua Dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Tomtomo.

Demikian disampaikan oleh Terdakwa I Pengadaan Tanah untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau), Tomtom Dabbul Qomar. Terdakwa I  melalui Penasihat Hukumnya, Tarjo Sumantri, SH mengatakan bahwa Surat Dakwaan yang dilimpahkan berbeda dengan yang dibacakan pada tanggal 15 Juni 2020 lalu. Hal ini bisa membingungkan terdakwa dalam melakukan pembelaan. Hal yang demikian mengakibatkan Surat Dakwaan tidak dapat diterima.

Adanya surat yang disampaikan oleh Tomtom kepada Agus Rahmat Firdaus yang intinya menyebutkan adalah hasil rapat Banggar yang didalamnya menyebut agar ada penambahan Anggaran sebesar Rp40 miliar untuk beberapa Lokasi RTH, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam surat tersebut bukanlah meminta. Apakah itu diterima atau ditolak terserah saja. Penambahan Anggaran itu adalah kewenangan Wali Kota Bandung yaitu Dada Rosada.

Di sisi lain, Tomtom mengaku tidak pernah memerintahkan Penuntut Umum agar diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan.

Posisi Tahanan Terdakwa

Pengadilan Tipikor Bandung akan mengeluarkan Penetapan agar tahanan berada di Lapas Sukamiskin Kota Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020. Para terdakwa kini masih berada dalam tahanan di Rutan KPK meski Rutan di Bandung sudah mulai dapat menerimanya. Hal tersebut disampaikan oleh Penuntut Umum KPK,  Haerudin. Penasihat Hukum telah mengajukan  Surat Permohonan agar para terdakwa dihadirkan. Terhadap hal ini. (Y CHS).