Pencarian Berita


Tidak Pernah Ada Keuntungan PD Pasar Dari Bisnis Garam Juara

Tidak Pernah Ada Keuntungan PD Pasar Dari Bisnis Garam Juara

BANDUNG -- Tidak pernah ada keuntungan untuk PD pasar yang ada hanya bunga simpanan dari deposito yang di simpan di Bank HIK.

Hal tersebut dikemukakan oleh Bambang Suhadi di hadapan Majelis Hakim Tipikor Bandung 20/1/2020). Dalam sidang lanjutan tersebut, Bambang Suhadi, SH bersama dengan Rusjaf Adimenggala dihadirkan  oleh Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum), Gani Alamsyah, Norma, SH dan Theo Panungkal Simorangkir, SH.

Dalam keterangannya, Bambang Suhadi, SH antara lain mengatakan, dirinya menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas mulai 1 Maret 2019. Sebagai Kabag hukum dalam penjaminan aset kepada pihak lain harus sesuai dengan aturan2 pemerintah dan persetujuan dari Dewan Pengawas termasuk persetujuan dari Wali Kota (Bandung) dikarenakan adanya nilai tertentu yang dijadikan jaminan aset ke pihak lain."

Masih Menurutnya, "Direksi harus mengajukan jaminan kepada Wali Kota melalui Badan Pengawas. Disisi lain, aset yang dijaminkan sudah dicairkan dan masuk ke dalam Kas Daerah perusahaan PD Pasar pada tgl 31 Mei 2019."

Bambang juga menerangkan bahwa, "tidak mengetahui siapa yang melunasi kredit pinjaman jaminan aset deposito yang dipinjamkan ke pihak ketiga. Dari kerjasama penjualan garam dari PT first media yang pernah ditanyakannya ke Bagian Keuangan dan lihat dari arus kas tidak pernah ada keuntungan untuk PD. Pasar, yang ada hanya bunga simpanan dari deposito yang di simpan di Bank HIK."

Sebelumnya, saksi yang dihadirkan oleh JPU adalah Ir. Rusjaf Adimenggala. Dalam keterangannya, Rusjaf menerangkan bahwa, "pendapatan PD Pasar didapatkan selain dari Retribusi Pemungutan dari PKL yang menyewa lahan. Selain itu PD. Pasar mendapatkan keuntungan dari deposito yang di dapatkan dari penyertaan modal.

Dikatakan oleh Rusjaf, dalam laporan keuangan tidak tercatat adanya penempatan Penyertaan Modal yang didepositokan atau disimpan di bank mana. Yang ada hanya keuntungan yang masuk melalui rekening keuangan.

Selama menjadi Dewan Pengawas, saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan surat berharga maupun hutang piutang PD. Pasar, serta tidak meneliti neraca termasuk arus kas.

Tentang adanya kegiatan pengadaan Garam yang dilakukan oleh pihak ke 3, Rusjaf mengaku tidak mengetahuinya. Diakui olehnya, bahwa benar pernah dilakukan audit namun hasil dari audit tersebut saksi tidak mengetahuinya. Selain itu saksi juga mengatakan bahwa segala bentuk kerjasama yg di lakukan oleh PD pasar dengan pihak ketiga harus sepengetahuan Dewan Pengawas.

Andri Salman didakwa melanggar Pasal 8 UU RI No 31 Tahun 1999 jo UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sidang akan dilanjutkan  minggu mendatang (27/1/2020. Majelis Hakim yang diketuai Daryanto, SH.,MH memerintahkan JPU untuk menghadirkan para saksi guna didengar keterangannya. (Y CHS/AS).


.