Pencarian Berita


Iwan Satriawan: Kepercayaan Publik terhadap Integritas Penyelenggara Pemilu Semakin Menggerus

Iwan Satriawan: Kepercayaan Publik terhadap Integritas Penyelenggara Pemilu Semakin Menggerus

YOGYAKARTA  -- Keterlibatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setyawan, dalam perkara suap semakin menggerus kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara Pemilu.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setyawan atas dugaan suap permohonan pergantian antarwaktu anggota DPR RI atas nama Harun Masiku.

Ditangkap juga Agustiani Tio Feidelina tangan kanan Wahyu Setyawan, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah kader PDIP yang dekat dengan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP).

Kasus ini telah melukai perasaan rakyat dan memantik ketidakpercayaan publik terhadap KPU. Dan hal ini merupakan masalah yang serius karena ada tiga lembaga yang terkait namanya dalam kasus ini: KPU, mantan Bawaslu dan politisi PDIP.

"Rendahnya kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu akan mengancam kualitas pelaksanaan Pemilu," terang Iwan Satriawan, SH, MCL, Ph.D, Ketua Departemen HAM Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kepada awak media di ruang rapat FH UAD Kampus Utama Jl Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Selasa (14/1/2020) sore.

Oleh sebagian masyarakat, masalah Pilpres 2019 belum tuntas, meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dan publik akan bertanya: apakah mantan anggota Bawaslu biasa broker perkara suap seperti itu karena ia punya akses ke teman-teman penyelenggara Pemilu sekarang ini? "Ini adalah isu yang sangat serius dan harus dituntaskan agar tidak terjadi rumor politik," kata Iwan

Menurut pakar hukum tata negara dan demokrasi FH UMY, kasus itu juga melibatkan politisi PDIP. "PDIP adalah partai utama dalam rezim saat ini dan sebagai partai yang sedang berkuasa," kata Iwan, yang menambahkan PDIP tentu berpotensi melakukan tekanan kekuasaan kepada lembaga negara lain yang berhubungan dengannya.

Iwan menerangkan, wajar nama PDIP sebagai partai yang sedang berkuasa, pasti akan disangkut-pautkan.

Masih segar dalam ingatan publik tentang revisi UU KPK, yang salah satunya adalah tentang keberadaan Dewan Pengawas dalam proses pemberantasan korupsi. "Fakta saat ini membuktikan bahwa Dewan Pengawas menjadi penghambat kecepatan bekerja dalam penggeledahan tempat yang dianggap penting terkait alat bukti," keluh Iwan, yang menerangkan pasal 37B UU KPK menyatakan tindakan harus atas izin Dewan Pengawas.

Berkaitan hal itu, Majalah Tempo menurunkan tulisan tentang proses pengejaran terhadap Hasto Kristiyanto oleh KPK ke kampus PTIK. Namun, pengejaran ini terhenti karena penyidik KPK malah digelandang dan diinterogasi oleh pihak keamanan atau polisi yang ada di PTIK.

Sikap dan cara polisi di PTIK terhadap penyidik KPK, bagi Iwan, menunjukkan mereka menghalangi tugas penyidik KPK. "Bukannya akomodatif bekerjasama dengan penyidik KPK," tandas Iwan.

Hal ini menunjukkan petugas polisi di PTIK malah menghalangi proses pengejaran terhadap target penyidik KPK dalam menangkap Hasto Kristiyanto.

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Ketua Departemen HAM Iwan Satriawan, SH, MCL, PhD, yang didampingi Rahmat Muhajir Nugroho, SH, MH selaku sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setyawan dkk dengan profesional, cepat dan tidak takut menghadapi tekanan.

"Agar kepercayaan publik terhadap KPK dapat dipertahankan sekaligus memulihkan nama KPU sebagai penyelenggara pemilu," ungkap Iwan Satriawan.

Selain itu, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah juga mendesak pimpinan PDIP untuk menjalankan komitmen terhadap penegakan hukum, yang merupakan salah satu prinsip negara hukum dan NKRI. "Dengan tidak menghalang-halangi proses hukum yang sedang berlangsung dan yang melibatkan kader PDIP serta komisioner KPU," papar Iwan Satriawan.

Juga mendesak Presiden dan KPU untuk menghormati prinsip negara hukum dengan menghindari campur tangan (intervensi) terhadap pengusutan kasus suap ini.

"Kami juga mendesak DPR untuk memanggil pejabat PTIK untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban secara kelembagaan terhadap sikap dan tindakan polisi di PTIK yang telah melakukan persekusi dan menghalang-halangi penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya," ungkap Iwan Satriawan.

Sementara itu, Rahmat Muhajir Nugroho, SH, MH, menambahkan, pernyataan sikap Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah ini sebagai tanggung jawab moral dalam mengawal perjalanan bangsa ini menuju negara yang maju dan bermartabat.

Pernyataan sikap itu, menurut Rahmat Muhajir Nugroho, berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setyawan, dan 3 orang lainnya atas dugaan suap permohonan pergantian antarwaktu anggota DPR Rl atas nama Harun Masiku (politisi PDIP).

"Kasus ini telah melukai perasaan rakyat dan memantik ketidakpercayaan publik terhadap KPU," tandas Rahmat Muhajir Nugroho.

Hal ini, dikatakan Rahmat, merupakan masalah serius. "Karena ada tiga lembaga yang terkait namanya dalam kasus ini yaitu KPU, mantan Bawaslu dan politisi PDIP," kata Rahmat.

Dikatakan Rahmat, KPU adalah organ penyelenggara pemilu, yang seharusnya kredibel dan berintegritas. Dan, keterlibatan mantan anggota Bawaslu Agustiani TF, juga menimbulkan pertanyaan: apakah mantan anggota Bawaslu itu biasa menjadi penghubung praktik suap seperti itu?

Persoalan semakin bertambah rumit ketika KPK menelisik lebih sumber uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu Setyawan dengan rencana menggeledah kantor DPP PDIP akan tetapi gagal. "Karena ada kaitannya dengan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP," papar Rahmat, yang menambahkan instrumen hukum seakan tumpul dan tak berdaya. (Affan)