Pencarian Berita


Mantan Sekda Jabar Jalani sidang Perdana Kasus Korupsi Meikarta

Mantan Sekda Jabar Jalani sidang Perdana Kasus Korupsi Meikarta

BANDUNG  -- Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Kls 1 A Khusus Kota Bandung, menyidangkan perkara tindak pidana korupsi atas nama Iwa Karniwa (56). Perkara tersebut merupakan salah satu rangkaian kasus korupsi perijinan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang menyeret sejumlah pejabat antara lain : mantan Bupati, Neneng Hasanah Yasin, mantan Kadis PUPR, Neneng Rahmi Nurlaili, mantan Kadis Tata Ruang dan Permukiman, dkk dan sejumlah petinggi grup Lippo khususnya yang terkait proyek Meikarta.

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat itu diadili melalui Majelis Hakim yang diketuai Daryanto, SH.,MH dengan Anggota Sudira, SH.,MH dan M. Nawawi, SH.,MH dengan Nomor Register Perkara : 01?/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg. Kepastian digelarnya sidang tersebut diperoleh indofakta dari Humas Pengadilan Negeri Kls 1 A Khusus, Wasdi Permana, SH.,MH.

Dalam pemberitaan indofakta 18/1/2019 lalu, Iwa tetap mengaku tidak terima uang sebesar Rp1 miliar, keterangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa akan dikonfrontir dengan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili.

Terseretnya nama Iwa Karniwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung tersebut adalah akibat dari keterangan Neneng Hasanah Yasin yang menyebutkan dirinya menerima uang sebesar Rp1miliar dari Neneng Rahmi Nurlaili yang tampil sebagai saksi pada sidang yang lalu (21/1/2019) untuk keperluan pencalonan Iwa Karniwa dalam Pilgub Jabar 2018 lalu. Saat itu dihadapan Majelis Hakim Tipikor Bandung yang diketuai Judianto Hadilaksana, SH.,MH dan Tardi, SH.,MH.

Iwa Karniwa sempat menjadi Ketua BPKRD Jabar  (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Jawa Barat dan sejak 4 Maret 2016, Ketua BPKRD dijabat oleh Wagub sebagai  Ketua. Sejak tidak menjabat Ketua, Iwa tidak mengetahui urusan Meikarta terutama tentang pengurusan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)nya.

Mantan Sekda Jabar itu mengaku kenal dengan Neneng Rahmi Nurlaili yang diperkenalkan oleh Waras Wasisto, Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan pertama kali di Rest Area Km 72, saat dirinya beristirahat pulang dari suatu rapat di Jakarta. Bersama keduanya ada Soleman, Anggota DPRD Bekasi dari partai PDI Perjuangan dan seorang lagi yang diduga bernama Henry Lincoln, pihak Meikarta. Pada pertemuan di Starbuck tersebut, Waras mengajak membicarakan Meikarta. Iwa lalu menjawab, "Silakan ketemu di kantor saja."

Selanjutnya beberapa hari kemudian keempat orang tersebut datang ke Kantor Sekda di Gedung Sate Kota Bandung, Neneng Rahmi Nurlaili akan mengajukan rancangan RDTR, silakan saja tapi saya tidak ada urusan lagi dengan hal tersebut. Pada saat pertemuan, tidak ada membicarakan fee.

Sesudah selesai pembicaraan, karena Iwa akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur Jabar, saat akan keluar ruang kerja Sekda, Waras menawarkan bantuan pembuatan banner. Untuk urusan dengan Meikarta, Iwa menegaskan tidak ada pemberian. Terkait bantuan banner, Waras kemudian melaporkan telah memasangnya di 5 wilayah. Ini dibantah oleh Iwa, "bentuknya saja tidak pernah saya berikan," tegasnya.

Saat pemeriksaan selain Iwa, saksi yang ditampilkan Penuntut Umum KPK antara lain : Deddy Mizwar, HM. Guntoro, mantan Kadis  Bina Marga (PUPR) Provinsi Jawa Barat, Kasi Pemanfaatan BPKRD yang juga sebagai Sekretariat di BPKRD Provinsi Jawa Barat, Yani Firman, Kepala DPMPTSP (Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Jawa Barat, Kepala DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Bekasi, Daryanto, Kabid Tata Lingkungan Hidup DLH Bekasi, Kusmaya, Dinas Kebakaran Kabupaten Bekasi, Sahat M. Banjarnahor dan Salah satu Kabid pada Dinas Kebakaran  Kabupaten Bekasi, Asep Buchori dan sebagainya.

Aliran dana gratifikasi terbagi 3 yaitu : Untuk Dinas Kebakaran Rp286.012.000,- Dinas Lingkungan Hidup Rp500 juta dan diterima oleh Yani Firman sebesar 900 ribu dolar Singapore.

Dalam Surat Dakwaan  No. 03/TUT.01.04.24/01/2020 07 Januari 2020, Penuntut  Umum  KPK, Dody  Sukmono, dkk mendakwa Iwa Karniwa menerima uang sejumlah Rp900 juta. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut  Pasal 12 a atau Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Y CHS).