Pencarian Berita


PP IKAHI MENDUKUNG PENGUNGKAPAN PENYEBAB MENINGGALNYA HAKIM JAMALUDIN

PP IKAHI MENDUKUNG PENGUNGKAPAN PENYEBAB MENINGGALNYA HAKIM JAMALUDIN

BANDUNG -- PP Ikahi (Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia) melalui Ketua Umum Dr. Suhadi, SH.,MH hari ini mengeluarkan press release terkait meninggal nya Hakim Jamaludin, SH.,MH yang diduga dibunuh pada hari Jumat, 29 November 2019 lalu. 

Press Release yang diterima indofakta hari ini dari Humas Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, Wasdi Permana, SH., MH tersebut antara lain menyebutkan : "Sehubungan dengan meninggalnya Bapak Jamaludin,. S.H., M.H (Hakim/Humas Pengadilan Negeri Medan) yang menurut dugaan keterangan dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah diduga karena pembunuhan, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP Ikahi) perlu menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

 1. PP IKAHI menyatakan ikut berduka cita yang amat mendalam atas meninggalnya Bapak Jamaludin, S.H., M.H(Hakim PN Medan) pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 setelah sebelumnya ditemukan jenazahnya didalam mobil pribadinya di sebuah jurang perkebunan sawit oleh warga ; 

2. Almarhum Jamaludin,.S.H., M.H ditemukan pada siang hari oleh warga dan sebelumnya almarhum masuk kantor seperti biasa pada pagi hari Jumat yang kebetulan diisi dengan kegiatan olahraga ; 

3. Berdasarkan keterangan dan informasi yang kami himpun baik dari pihak Pengadilan Negeri Medan dan pernyataan dari Kepolisian, bahwa ada bekas luka jeratan di leher Almarhum, namun untuk memastikan hal tersebut, kami serahkan kepada pihak Kepolisian setempat ;

4. PP IKAHI mendesak Kapolri agar mendukung upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Medan dalam  mengungkap penyebab dibalik dugaan terbunuhnya Bapak Jamaludin,.S,H., M.H seperti yang telah disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara pada hari Minggu, 1 Desember 2019 di beberapa media nasional ; 

5. Siapapun dan apapun motif pelaku pembunuhan terhadap Bapak Jamaludin,.S.H.,M.H peristiwa tersebut merupakan bentuk nyata dari lemahnya jaminan keamanan bagi hakim selaku penegak hukum yang seharusnya ia dapatkan selaku penegak hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung ;

6. Negara harus hadir memberikan Jaminan keamanan bagi hakim agar dapat tenang menjalankan tugasnya memberikan keadilan kepada masyarakat diseluruh pelosok Indonesia ; 

7. Peristiwa terbunuhnya hakim saat menjalankan tugas, bukan terjadi satu kali atau kali ini saja, untuk itu negara harus lebih serius lagi memikirkan jaminan keamanan bagi hakim agar kejadian ini tidak menjadi preseden yang tidak baik bagi penegakan hukum di Indonesia, hakim akan selalu menjadi sasaran ancaman dan intimidasi oleh pihak-pihak yang tidak senang pada Pengadilan, putusannya atau dirinya secara pribadi ;

 8. PP Ikahi mendesak negara melalui presiden Republik Indonesia agar segera memberikan rasa aman kepada para hakim selama menjalankan tugasnya dengan mengimplementasikan hak jaminan keamanan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya. ( Y CHS/Rls-Humas PN Bdg).