Pencarian Berita


Hakim Daryanto, SH, Pimpin Sidang Mantan Pj's Dirut PD Pasar Bermartabat Bandung Perkara Korupsi

Hakim Daryanto, SH, Pimpin Sidang Mantan Pj's Dirut PD Pasar Bermartabat Bandung Perkara Korupsi

BANDUNG -- Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I Khusus segera mengadili Andri Salman. Mantan Pj. Direktur Utama PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan aset deposito senilai Rp2,7 miliar saat menjabat Direktur umum dan Keuangan PD Pasar Bermartabat Tahun 2017. Sidang akan dipimpin Daryanto, SH., MH dan mulai digelar tanggal 4 Desember 2019 mendatang.

Demikian informasi yang diperoleh indofakta hari ini (2/12/2019) dari salah satu Humas Pengadilan Negeri Bandung Jelas I A Khusus, M. Razzad, SH., MH saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Sebelumnya berkas perkara korupsi aset deposit PD Pasar telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaaan Negeri Kota Bandung ke Pengadilan Tipikor Bandung pada Kamis (28/11/2019) dan telah teregistrasi dengan nomor perkara No 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg.

Dari informasi yang berhasil dihimpun di lapangan bahwa sejak tanggal 24 Juni 2019 menyebut Andri Salman diduga menggunakan uang deposito milik PD Pasar Bermartabat sebesar Rp2,7 miliar yang disimpan disebuah BPR (Bank Perkreditan Rakyat), di Kota Bandung. Tanpa diketahui direksi lain nya dana tersebut digunakan Andri untuk berbisnis garam.

Merasa bahwa status tersangkanya tidak tepat, Andri Salman melakukan upstairs praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung Jelas I A Khusus yang 
terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 21/Pid.Pra/2019/PN. Bdg tertanggal 01 Agustus 2019 dengan dalih, Andri Salman selalu Pemohon menyatakan, Penetapan tersangka yang ditetapkan Termohon (Kejaksaan Negeri Kota Bandung, red) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1/M.2/.10/Fd.1/6/2019, tanggal 24 Juni 2019 atas nama Tersangka Andri Salman, ST yang telah diterbitkan oleh Pemerintah C.q Kejaksaan Agung Republik Indonesia C.q. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat C.q Kejaksaan Negeri Bandung atas nama Tersangka AS yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah/cacat hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya, Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angkab2 jo. Pasal 1angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 KUHAP ; Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon dalam kedudukannya semula dan menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Pengadilan tersebut akhir nya menolak upaya yang dilakukan oleh Andri Salman. Meski upaya praperadilannya sudah ditolak, pihak penyidik/Penuntut Umum tidak melakukan penahanan tersangka Andri Salman di Rutan. (Y CHS).