Pencarian Berita


Bendahara Dinkes Akui Dana BPJS Dimasukan Kas Pemkab

Bendahara Dinkes Akui Dana BPJS Dimasukan Kas Pemkab

KARAWANG - Bekas bendahara Dinkes Karawang, H. Yanto, mengakui dana BPJS yang diperuntukan pelayanan sebesar Rp 32 Miliar dimasukan ke Kas Pemkab Karawang. Diakui juga dana Japel dari bulan Januari hingga Juni 2014, tidak diberikan ke 60 Puskesmas yang tersebar di negeri lumbung padi ini.
            

Dia berani memasukan dana jasa pelayanan yang merupakan hak Puskesmas, atas perintah atasan. Bahkan Surat Tanda Setor ke kas Pemda- pun, ada dan selaku penerimanya petugas di kantor BPKAD setempat.
             

Alasan dana BPJS dimasukan ke kas Pemkab, akibat Permenkesnya sebagai hukum untuk mengatur pendistribusian dana tersebut, mengalami keterlambatan. " Dana turun Januari, Permenkes turunnya pada bulan April 2014," tegas H. Yanto.
               

Dalam hal ini, H. Yanto, berterus terang, tidak gegabah dalam memasukan dana BPJS ke Kas Pemkab. Hal ini, selain diperintah atasan juga sebagai dasar hukumnya, yakni, Permendagri.
               

Namun, dia juga tidak tahu menahu setelah dana BPJS dimasukan ke kas Pemkab, sekitar peruntukannya. " Tugas saya hanya menyetorkan dana pelayan kesehatan ke kas Pemda ada tanda bukti menyetor yang ditandatangi penerima, ya selesai, " terangnya.
         

Di terpisah, Nace Permana, SE, menjelaskan, dana BPJS yang diperuntukan jasa pelayanan sebesar Rp 32 Miliar ada yang menghakinya, yakni 50 Puskesmas. Dan sebaliknya bukan dana pendapatan lain diluar pajak, sehingga tidak boleh dimasukan ke kas Pemkab dengan alasa apapun." Dana BPJS itu jelas kok datang dari pemerintah pusat, dan peruntukannya pun jelas untuk Jas pelayanan," tegasnya. (jay)