Pencarian Berita


Baladhika Adhyaksa Apresiasi Kejaksaan Agung RI Lakukan Koordinasi Penegakan Hukum Dengan Pemda

Baladhika Adhyaksa Apresiasi Kejaksaan Agung RI Lakukan Koordinasi Penegakan Hukum Dengan Pemda

BANDUNG -- Lsm Baladhika  Adhyaksa menyambut baik dan mengapresiasi Kejaksaan Agung RI yang melakukan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam Penegakan Hukum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mengeksekusinya, Pemerintah Daerah agar tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang oleh oknum Kejaksaan atau yang mengatasnamakan Kejaksaan termasuk intimidasi terhadap pelaksanaan proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Umum Lsm Baladhika Adhyaksa, R Yunan Buwana di Bandung hari ini. Menurut Yunan, Kejaksaan Agung RI di Jakarta hari ini (14/11/2019) telah menerbitkan Surat bernomor : R - 1771/D/Dip/11/2019 Perihal : 
Koordinasi Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam Penegakan Hukum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia. Sebaiknya produk hukum tersebut dipatuhi oleh seluruh yang dimaksud dalam surat tersebut. Di satu sisi di pihak Kejaksaan dari tingkat Kejaksaan Negeri,  Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Agung maupun seluruh Aparat Pemerintah Daerah untuk secara bersama mengamankannya.

Masih menurut salah satu aktivis pegiat Anti Korupsi di Jawa Barat itu, "kami berharap Kejaksaan Agung RI juga mengeluarkan surat perintah yang mendukung Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk memproses semua dugaan kasus korupsi yang berkenaaan dengan kepala daerah dan jangan sungkan sungkan lagi. Kami mengakui bahwa ada sinergitas atau sentuhan kinerja antara Kejaksaan dengan Pemda yang salah satunya berbentuk MoU atau yang lain. Hendaknya kegiatan-kegiatan tersebut karena amanat Undang - Undang dan dilaksanakan sesuai dengan proporsional dan profesional. Kedua pihak sudah jelas batasannya dalam Undang-Undang," urainya.

Surat yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI tersebut adalah menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul Bogor tanggal 13 November 2019 lalu. Dalam Surat yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Dr Jan S. Maringka    antara lain menyebutkan, 1. Presiden RI dalam pengarahannya menyampaikan masih terdapat berbagai laporan tentang perilaku penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum termasuk oknum Kejaksaan RI yang dirasakan menggangu kenyamanan pembangunan/investasi di daerah. ; 2. Dalam rangka peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas penegakan hukum dan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah bersama ini dimohon dukungan dan kerjasama saudara untuk : - Tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang dan/atau barang termasuk intimidasi/intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah, yang dilakukan oleh oknum Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri / Pegawai Kejaksaan atau pihak-pihak lain yang mengatasnamakan personil Kejaksaan. - Segera melaporkan kepada Pimpinan Kejaksaan RI mengenai adanya upaya permintaan/intimidasi/intervensi, melalui  hotline laporan pengaduan (150227) Adhyaksa Command Centre (WA : 081318542001-2003), atau aplikasi Pro Adhyaksa (dapat diunduh di google play store), untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penanganan pengaduan, diharapkan informasi dapat disertai dengan data identitas pelapor, identitas terlapor, kronologis kejadian serta data pendukung yang relevan. ; 3. Kami akan melindungi kerahasiaan identitas pelapor, sepanjang laporan yang dilakukan berdasarkan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Y CHS/Rls-RYB).