Pencarian Berita


Pelaksanaan Proyek Di Desa Waled Asem Di Duga Syarat Korupsi

Pelaksanaan Proyek Di Desa Waled Asem Di Duga Syarat Korupsi

CIREBON -- Terkait gelaran proyek di desa waled asem dari mulai pamsimas hingga embung serta masih yang lainnya yang terdata di duga syarat korupsi pasalnya tidak ada satupun gelaran terkait memasang papan informasi publik dan telah mengangkangi Undang Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang sehingga membuat pertanyaan besar.

Ketika di wawancarai oleh media ini kang kendar ketua umum lsm sigab angkat bicara " saya minta institusi terkait agar segera menindaklanjuti seluruh surat yang di laporkan oleh saya atas dugaan penyalahgunaan anggaran di desa waled asem,apalagi terkait penyewaan tanah bengkok kepada masyarakat hampir kurang lebih 12 orang penyewa pasca berakhirnya masa jabatan kuwu yono" ujar kang kendar.

Harapan besar seluruh gelaran proyek yang kini persoalannya sedang di tindaklanjuti oleh ketum lsm sigab kang kendar dan merujuk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beserta peraturan pelaksananya,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan Pelaksananya,Surat Himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B.7508 terkait Pengelolaan Keuangan Desa / Dana Desa  agar segera di tindaklanjuti dan di tindak tegas jikalau didapati terjadi praktek korupsi.(tim/Kdr)