Pencarian Berita


Lsm JBT Desak Kejati Jabar Usut Dugaan Kasus Korupsi Dispangtan Kota Bandung

Lsm JBT Desak Kejati Jabar Usut Dugaan Kasus Korupsi Dispangtan Kota Bandung

BANDUNG - "Kami mendesak  Kejaksaan Tinggi Jawa Barat turun tangan untuk mengusut dugaan kasus korupsi yang terjadi di lembaga Dispangtan (Dinas Pangan Dan Pertanian) Kota Bandung. Persekongkolan untuk merugikan keuangan negara sudah nyata dan janganlah pihak APH menutup mata, ungkap dengan tuntas agar hukum dapat tegak dan tidak dilecehkan."

Demikian dikemukakan oleh Ketua Umum Lsm JBT (Jabar Transparan), Asep Irwan kepada indofakta hari ini (9/10/2019). Barangkali pihak Kejati Jabar telah menerima laporan yang disajikan secara normatif dari berbagai pihak. Sebaiknya mohon agar pihak Kejati langsung turun tangan untuk menelusuri kasusnya.

"Berdasarkan hasil monitoring yang kami lakukan di lapangan, ada indikasi aliran dana ke pihak-pihak swasta yang boleh dikatakan hampir tidak ada hubungannya dengan Kegiatan Pembangunan UPT Pembibitan tersebut. Mereka dapat dan menjamin "aman" agar proyek tersebut tidak disentuh oleh APH," kata Asep.

Masih menurut Ketua Umum JBT, "Menurut kami, pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat sudah membuka diri kepada publik melalui indofakta. Dari pemberitaan indofakta yang memaparkan kelebihan pembayaran itu membuktikan ada hal-hal melanggar hukum yang dilakukan oleh jajaran Dispangtan Kota Bandung termasuk pihak swasta dan atau lembaga swasta lainnya," ujar Asep Irwan saat dihubungi melalui ponselnya.

Sebelumnya, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat melalui Surat No. 201/S/XVIII.BDG/09/2019 Tertanggal 27 September 2019. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan atas Pekerjaan Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Dinas Pangan Dan Peternakan pada saat pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung TA 2018. Hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor 36C/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang mengungkapkan adanya "Potensi Kelebihan Pembayaran sebesar Rp588,91 juta dan Kekurangan Penerimaan Daerah dari Denda Keterlambatan sebesar Rp144,43 juta atas Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan." Berdasarkan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan per semester I TA 2019, permasalahan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Dinas Pangan Dan Pertanian.

Dalam surat BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Priyantono selaku Plt. Kepala Perwakilan itu juga disebutkan bahwa BPK RI tidak memiliki kewenangan dalam menyetujui suatu pekerjaan atau proyek kegiatan pembangunan yang Mangkrak atau tidak selesai sesuai dengan kontrak. Adapun yang berwenang untuk menyetujuinya adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 56 Tentang Penyelesaian Kontrak. BPK RI juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ijin terkait pencairan anggaran atas suatu pekerjaan atau proyek kegiatan pembangunan.

Dalam 2 (dua) pemberitaan indofakta sebelumnya ( 23/9/2019 berjudul : "Ada Persekongkolan Pembangunan UPT Tanaman Dan peternakan Kota Bandung" dan 24/9/2019 berjudul : "Seret Pelaku Yang Terlibat Kasus Persekongkolan Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Dispangtan") bahwa pada proyek tersebut terpapar sejumlah oknum bersekongkol secara nyata.

"Proyek tersebut senyatanya telah menjadi bancakan para oknum yang sengaja merampok uang negara, uang rakyat. Mereka yang diduga terlibat sudah terang benderang identitasnya, tidak ada alasan untuk tidak mengungkap nama-nama yang terlibat. Selamatkan uang yang sudah digelontorkan Rp18.135.380.000,- dengan sumber dana APBD Kota Bandung 2018," kata Asep Nirwan. (Y CHS/BS).