Pencarian Berita


Forum Dekan FH dan Ketua STIH PTM se-Indonesia Tolak RUU KPK

Forum Dekan FH dan Ketua STIH PTM se-Indonesia Tolak RUU KPK

YOGYAKARTA  -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegah dan penindakan korupsi membawa angin segar untuk menyelesaikan persoalan korupsi yang begitu masif, terstruktur dan sistematis di Indonesia.

Tetapi, KPK saat ini sedang berada di ujung tanduk dengan adanya Revisi Undang-Undang (RUU) No 30 tahun 2002 oleh DPR RI.

Untuk itu, Forum Dekan Fakultas Hukum (FH) dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia menolak RUU KPK dan menyatakan dukungan terhadap KPK, Selasa (10/9/2019), di Ruang Sidang Fakultas Hukum  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Kampus Terpadu UMY.

Ketua Forum Dekan FH dan Ketua STIH PTM se-Indonesia Dr Trisno Raharjo menyampaikan, terdapat tiga hal yang dirumuskan oleh forum tersebut. 

Pertama, menolak RUU KPK yang bertujuan melemahkan KPK. Kedua, meminta kepada Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti RUU inisiatif DPR tentang KPK dengan tidak mengeluarkan Surat Presiden untuk membahas RUU KPK. Ke tiga, meminta kepada seluruh elemen masyarakat, pimpinan lembaga negara dan perguruan tinggi untuk mendukung penguatan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi.

"Agar Indonesia dapat menjadi negara yang maju, kuat sejahtera, adil dan makmur," kata Trisno Raharjo.

Dikatakan Trisno Raharjo, Presiden sebagai pelaksana eksekutif tentu melakukan kajian bersama berbagai perguruan tinggi. "Ini merupakan usulan yang forum kami berikan," tandas Trisno Raharjo. 

Kemudian, pihaknya juga mengirimkan surat penolakan yang ditulis oleh 40 anggota forum kepada Presiden Jokowi, terdiri dari 36 Fakultas Hukum yang berada di bawah PTM dan 4 dari STIH.

Trisno juga menambahkan, jika RUU KPK tetap dilakukan, maka menjadi kemunduran bangsa dalam melakukan penindakan terhadap kasus korupsi. "Untuk itu, perlu sekali melakukan pembenahan yang bertujuan untuk menguatkan terhadap KPK, bukan malah melemahkan," ungkap Trisno Raharjo, yang menambahkan salah satunya dengan mengadakan kajian mendalam bersama para akademisi dari perguruan tinggi, praktisi dan para pimpinan lembaga negara.

Kalau memang komitmennya baik, Presiden dapat menginstruksikan kepada Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung kalau punya perkara korupsi dan punya penanganan khusus diserahkan saja ke KPK. "Dengan ini, posisi KPK menjadi lebih kuat," imbuhnya.

Trisno juga menyayangkan tindakan dari DPR RI yang bertindak secara serampangan dan terkesan terburu-buru. 

DPR RI memiliki kewenangan untuk menetapkan apa yang akan menjadi suatu rancangan undang-undang. "Tetapi mengapa dikeluarkan tinggal satu bulan masa jabatan dari DPR RI?" tanya Trisno Raharjo.

Bagi Trisno, kewenangan itu digunakan secara serampangan. (Affan)