Pencarian Berita


Bupati Cianjur Nonaktif Dihukum Pidana Penjara Selama 5 Tahun

Bupati Cianjur Nonaktif Dihukum Pidana Penjara Selama 5 Tahun

BANDUNG  - Pengadilan Tipikor Bandung hari ini (9/9/2019) menghukum Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar dihukum pidana penjara selama 5 (lima)  tahun. Selain itu terdakwa yang terbukti melakukan korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) juga dikenakan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- subsider 3 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang diketuai Daryanto, SH.,MH sepakat dengan Penuntut Umum KPK bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf f UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1). Besarnya hukuman yang dijatuhkan adalah  berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan, meski terdakwa selalu mungkir serta tindakan korupsi dilakukan terdakwa  terkait dengan pembangunan pendidikan.

Tak hanya Irvan Rivano Muchtar, Pengadilan Tipikor juga menghukum 3 terdakwa lainnya dengan jumlah yang berbeda. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi dihukum pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda Rp250 juta subsider 3 bulan, mantan Kabid SMP Dinas Pendidikan Cianjur Rosidin dihukum pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan serta Tubagus Cepy Setiady yang juga merupakan kakak ipar Irvan dihukum pidana penjara selama 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan.

Seperti diketahui, kasus itu berawal dari pengajuan proposal DAK ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan anggaran sebesar Rp945 miliar. DAK itu ditunjukkan untuk pembangunan dan perbaikan fisik 137 sekolah di Cianjur.

Sedangkan saat itu Bappenas kemudian hanya mencairkan Rp48 miliar saja, dari anggaran tahun 2018. Saat itu Irvan diduga meminta potongan DAK dari tiap yang diterima 137 kepala sekolah.

Setelah itu, muncul permintaan jatah dari setiap pihak yang terlibat, bukan hanya dari Irvan. Ujung-ujungnya, para kepala sekolah mesti menyetorkan 17,5 persen dari DAK kepada para pejabat Cianjur.

Dari 17,5 persen, Bupati Irvan akan menerima 7 persen jatahnya (2 persen uang muka, dan 5 persen setelah DAK cair). Sementara itu Cecep Sobandi, Rosidin, dan Budiman akan mendapat 6 persen, instansi Disdik Cianjur mendapat 2 persen, MKKS Cianjur mendapat 1,5 persen, dan Subrayon MKKS Cianjur mendapat 1 persen. Atas Putusan tersebut, Penuntut Umum KPK menyatakan pikir-pikir selama 1 (satu) minggu. (Y CHS).