Pencarian Berita


Praperadilan PJ. Dirut PD Pasar Bermartabat Kota Bandung Sia-sia, Lsm Brantas Dukung Kejaksaan

Praperadilan PJ. Dirut PD Pasar Bermartabat Kota Bandung Sia-sia, Lsm Brantas Dukung Kejaksaan

BANDUNG - Kami mendukung Kejaksaan  menghadapi Permohonan Praperadilan yang sedang diajukan oleh PJ. Dirut PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung non aktip, Andri Salman,  ST. Untuk itu kami siap mengawal jalannya persidangan di  Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus.  

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Lsm Brantas (Barisan Antikorupsi Tatar Sunda),  Wanwan Mulyawan.Secara langsung tadi saya sampaikan melalui Bapak Rudy Irmawan,  SH.,MH usai acara pisah sambut dengan Kajari Kota Bandung yang baru (Nurizal Nurdin,  SH., M. A. P, red), " ujarnya saat ditemui indofakta di Hotel El Royale Kota Bandung (12/8/2019).  

Masih menurut Wanwan, "sah-sah saja Andri Salman menempuh cara Praperadilan, itu juga salah satu upaya hukum. Tapi ingat, Praperadilan jangan dibuat menjadi usaha untuk mengulur-ulur waktu. Pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka sudah 2 (dua) kali dilayangkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Andri Salman tidak memenuhinya. Malah yang muncul perlawanan dengan mengajukan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus. Kami menilainya tidak kooperatif, berusaha mengelak, membangkang atau mencoba menggiring opini bahwa langkah Kejaksaan itu salah."

Dari pengamatan kami, "lembaga sebesar Kejaksaan tidak mungkin berbuat keliru. Masuknya kasus korupsi Andri Salman ke tingkat penyidikan bukan ditempuh secara asal-asalan, pastinya sudah dilakukan secara profesional dengan bukti permulaan yang cukup. Jadi menurut kami, langkah yang dilakukan oleh Andri Salman itu keliru dan sia-sia karena Pengadilan pasti menolaknya, atas nama keadilan tanpa nuansa-nuansa lain diluar hukum, tegas Wanwan.  

Sebelumnya diberitakan indofakta bahwa Dirut Pj. Pasar Bermartabat Kota Bandung melakukan upaya Praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Kota Bandung kini menuai praperadilan. Upaya tersebut telah terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 21/Pid.Pra/2019/PN. Bdg tertanggal 01 Agustus 2019, Andri Salman selaku Pemohon menyatakan, Penetapan tersangka yang ditetapkan Termohon (Kejaksaan Negeri Kota Bandung, red) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1/M.2/.10/Fd.1/6/2019, tanggal 24 Juni 2019 atas nama Tersangka Andri Salman, ST yang telah diterbitkan oleh Pemerintah C.q Kejaksaan Agung Republik Indonesia C.q. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat C.q Kejaksaan Negeri Bandung atas nama Tersangka AS yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah/cacat hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya, Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angkab2 jo. Pasal 1angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 KUHAP ; Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon dalam kedudukannya semula dan menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Terkait Permohonan tersebut, Rudy Irmawan, SH ,MH mengatakan akan melayani Praperadilan tersebut. "Kita siap melayani Praperadilan tersebut dan sedang mempersiapkan para Jaksa, ujar mantan Kajari Kota Bandung itu di sela-sela acara pisah sambut Kajari Kota Bandung (12/8/2019). (Y CHS).