Pencarian Berita


Akhiri Sengketa DKPP Sesuai Khitah

Akhiri Sengketa DKPP Sesuai Khitah

JABAR -- Bagaimana sengketa lahan dan bangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat berakhir jika kedua belah pihak (dalam kasus ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan ahli waris) sama-sama memiliki dokumen berkekuatan hukum? 


Jika merujuk asas Presumption Iustae Causa atau dalam bahasa Belanda disebut asas Vermoeden Van Rechtmatigheid, kedua belah pihak harus saling berhadapan di Pengadilan. Baik Pemdaprov Jabar dan ahli waris dipersilahkan menyampaikan argumentasi apapun, tetapi harus berlandaskan yuridis. Alat bukti kepemilikan dan dokumen hukum lain harus dibawa dan diperlihatkan sebagai penguat. 


Dalam asas Presumption Iustae Causa, kebenaran akan dimiliki oleh pihak yang dapat membuktikan kepemilikan secara yuridis. Kebenaran pun tidak bersifat mutlak. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik lahan dan bangunan DKPP serta berhasil membuktikannya secara yuridis, misalnya, dia berhak atas kebenaran bahwa lahan dan bangunan DKPP adalah miliknya. 


Sengketa lahan dan bangunan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No.358 itu sudah bergulir selama 30 tahun. Saat ini, sengketa tersebut sudah melebar, tidak hanya soal perdebatan yuridis, tetapi sudah masuk ke ranah non-yuridis. Keterlibatan Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi salah satu bukti sahih.

 

Kronologi
Melihat aspek historis, wajar apabila sengketa lahan dan bangunan DKPP rumit dan sulit terurai. Awal mula sengketa adalah gugatan Ny. Rd. Anon Saribanon binti Toha (yang mengaku sebagai ahli waris Rd. Adi Koesoemah) pada 26 Agustus 1989. Namun, pada 27 September 1990, Pengadilan Negeri Klas IA Bandung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 
Putusan itu akhirnya mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde karena penggugat tidak menyatakan banding. Meski demikian, penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung. Mahkamah Agung via putusan No.444.PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 mengabulkan permohonan PK penggugat.


Sebelum putusan tersebut keluar, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, H. Rusmadi Murad menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.17/Kelurahan Dago GS tanggal 20 Januari 1994 No.650/1994 luas 2.910 meter persegi atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.


Ditinjau dari aspek yuridis, sertifikat adalah dokumen berkekuatan hukum tertinggi menyoal kepemilikan lahan. Pemdaprov Jabar pun telah mengantungi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan Nomor:503.641.6/SI-7460/Dpb Tahun 1996.

 

Dengan IMB, legalitas kantor berlantai 4 milik Pemdaprov Jabar yang dipergunakan sebagai kantor DKPP Provinsi Jabar tidak bisa diragukan atau disangkal. Karena sama-sama memiliki dokumen berkekuatan hukum Pemdaprov Jabar dan ahli waris bersikukuh berhak atas lahan dan bangunan DKPP.

 

Kesalahan Objek Sengketa


Putusan MA No.444 PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 keluar bersandar pada beberapa pertimbangan hukum. Persoalannya, ada beberapa pertimbangan yang tidak sesuai dengan objek yang disengketakan. Dalam putusan tersebut tertera bahwa objek lahan dan bagunan merujuk pada tanah Persil 46 D.III. Sedangkan, dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kel. Dago, Kec. Coblong atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini dipergunakan sebagai Kantor DKPP berasal dari Persil 24 D.I. 


Maka tidak heran apabila kemudian terjadi persoalan pada saat putusan PK No.444 tersebut dimohonkan eksekusi karena ada persoalan perbedaan objek. Sehingga kemudian Ketua PN Bandung menerbitkan penetapan yang pada intinya menyatakan bahwa Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 444.PK/Pdt/1993 tidak dapat dilaksanakan (Non Executable). 


Penetapan tersebut diperkuat dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada 5 Juni 2002 bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan dan hasilnya sudah dilaporkan dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat serta MA.


Berdasarkan dokumen dan keputusan berkekuatan hukum tersebut, Pemdaprov Jabar berkukuh berhak atas lahan dan bangunan DKPP, meskipun pada 30 April 2014, Ketua Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri IA Khusus Bandung yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan terhadap lahan dan bangunan DKPP kepada penggugat.

 

Tetap di Jalur Yuridis


Sesuai dengan asas Presumption Iustae Causa, penyelesaian harus tetap di jalur yuridis. Perdebatan pun harus berlandaskan yuridis. Sampai akhirnya ada salah satu pihak dinyatakan oleh Institusi yang berwenang, berhak atas lahan dan bangunan DKKP. Jika tidak, jalur mediasi bisa ditempuh demi mencapai solusi terbaik bagi kedua belah pihak atau win-win solution.


Akan tetapi, sengketa lahan dan bangunan DKPP meruncing dengan adanya okupasi sepihak yang dilakukan Ormas dan ahli waris. Padahal, okupasi tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Berdasarkan Pasal 60 UU 2/1986 tentang Peradilan Umum jo Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang memiliki kewenangan untuk eksekusi adalah ketua pengadilan negeri.

 

Okupasi dan keterlibatan Ormas dalam sengeketa DKPP sudah melenceng dari jalur yuridis. Ahli waris harus tetap berargumen atau menekan Pemdaprov Jabar di jalur yuridis. Pun demikian dengan Pemdaprov Jabar berkukuh mendapatkan haknya via jalur yuridis dengan dokumen berkekuatan hukum sebagai penguat. 


Sengketa lahan dan bangunan DKPP sepatutnya berakhir di atas meja hijau, bukan forum atau arena lain. Pemdaprov Jabar tidak akan bertahan pada pendiriannya apabila dokumen dan argumentasi dibantah lewat jalur yuridis. Seharusnya, ahli waris sebaiknya juga demikian.(rls/nur)