Pencarian Berita


Kejati Jabar Tahan Lima Tersangka Korupsi Pembangunan Jembatan Cisinga Tasikmalaya

Kejati Jabar Tahan Lima Tersangka Korupsi Pembangunan Jembatan Cisinga Tasikmalaya

BANDUNG - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan penahanan terhadap 5 (lima) tersangka kasus korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan pada ruas Jalan Cisinga  (Ciawi - Singaparna) Kabupaten Tasikmalaya hari ini (16/7/2019). Kerugian negara dari Dana DAK Tahun 2017 tersebut sebesar Rp4.002.270.000,- (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

Para tersangka ditetapkan berdasarkan hasil ekspose/pemaparan  penetapan tersangka tanggal 22 April 2019 terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan Pembangunan pada ruas jalan Ciawi Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017. Eksposan sependapat dengan kesimpulan Tim Penyidik bahwa perkara tersebut menetapkan 1. Drs. Bambang Alsmsyah,MM (BA) selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmaya Tahun 2017) ; 2. Rita Rosfiany, STH. (RR) selaku PPK ; 3. Mamik Moch Fuadi, ST.,MT. (MM) selaku Tim Tekhnis dan PPHP ; 4. Dede Suryaman  alias Dede Dedeul (DS) selaku Swasta dan 5. H. Iik Purkon (Iip) alias H. ISLAM selaku Swasta.

Hal tersebut disampaikan Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar, Anwarudin Sulistyo, SH kepada awak media usai para tersangka dibawa ke Rutan Kebon Waru dan Sukamiskin Kota Bandung. Menurut Aspidsus Kejati Jabar yang didampingi Kasi Penyidikan, Daniel De Rozario, SH dan Kasi Penkum Kejati Jabar, Abdul Muis Ali, SH., MH, bahwa pada tahun 2017, Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017. Berdasarkan Kontrak Gabungan Lumpsum Dan Harga Satuan No: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan nilai Rp25.265.964.000,-. Namun faktanya yang melaksanakan adalah H. Dede Suryaman (Dede Deudeul) dan H. Iik Purkon (H. Islam) dengan meminjam perusahaan PT. Purna Graha Abadi milik H. Endang Rukanda, dan dalam pelaksanaannya sengaja dibuat 3 kali addendum dengan tujuan untuk mengubah spesifikasi teknis yang sengaja tidak dibuat dengan benar oleh Rita Rosfiani (PPK), Mamik F. Fuadi (Ketua Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/Tim Mutual Check MCO%-100% & Addendum), Cecep Rahmat & Agus Bramantyo (pelaksana dari pihak Konsultan Pengawas PT. Kriyasa Abdi Nusantara) atas persetujuan dari Bambang Alamsyah selaku PA (Penanggung Jawab Anggaran).

Berdasarkan Laporan Hasil Observasi dan Analisa/Uji Forensik dari Ahli Ir. Edi Santoso, M.T., IPM., selaku Ketua Tim Quantity Surveyor Fakultas Teknik Sipil-Universitas Negeri Malang, diperoleh selisih harga volume riil dengan MC100% sebesar Rp4.002.270.000,- (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

Terhadap para tersangka tersebut dibuat dalam 3 (tiga) berkas yaitu : Untuk berkas pertama : Atas nama Tersangka Drs. Bambang Alamsyah, MM ditahan di Rutan Kebon Waru, Berkas ke dua : Atas nama Tersangka Rita Rosfiany, STH, ditahan di LP Wanita Sukamiskin dan Mamik Moch Fuadi, ST.,MT, ditahan di Rutan Kebon Waru ; dan berkas ketiga : Atas nama Tersangka H. Iik Purkon alias H. ISLAM (dilakukan penahanan Kota karena sakit) dan Atas nama Tersangka Dede Suryaman alias Dede  Dedeul ditahan di Rutan Kebon Waru. (Y CHS)

Kejati Jabar dalam melakukan Penyidikan kasus tersebut  berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 724/O.2/Fd.1/11/2018 tanggal 05 November 2018. Munculnya penyidikan Laporan kasus adalah berdasarkan, informasi masyarakat tanggal 31 Mei 2018 tentang Dugaan tindak pdana korupsi dalam Kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 dan hasil ekspose/pemaparan kasus tanggal 13 September 2018. Atas Laporan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat lalu menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-576/Fd.1/09/2018 tanggal 17 September 2018 dilsnjutkan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 724/O.2/Fd.1/11/2018 tanggal 05 November 2018. (Y CHS).