Pencarian Berita


GMBI Demo Tagih Lapdu, Kajati Jabar Masih Lakukan Pendalaman Kasus PDAM Tirtawening Bandung

GMBI Demo Tagih Lapdu, Kajati Jabar Masih Lakukan Pendalaman Kasus PDAM Tirtawening Bandung

BANDUNG - Kembali GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) melakukan aksi Demo/Unjuk Rasa di Kejati Jabar. Aksi demo adalah menagih Lapdu (Laporan Pengaduan) yang sudah disampaikan pada 30 Juni 2019 lalu.

Dalam giat aksi Unjuk Rasa dari Lsm GMBI di Kejati Jabar jln RE Martadinata No. 54 Kota Bandung yang diikuti tak kurang dari 372 orang itu (11/7/2019), GMBI menyatakan : Proses hukum Wagub Jabar dan Direktur PDAM serta Walikota Bandung hukum karena diduga terlibat tindak pidana korupsi ; Meminta Kejati Jabar untuk menegakkan supremasi hukum secara serius khususnya menyangkut tipikor ; Meminta Kajati Jabar untuk menindaklanjuti laporan LSM GMBI terkait fakta persidangan Bansos Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019 tentang dana hibah anggaran 2016 yang mana saat itu Wagub Jabar menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya ; Meminta Kajati Jabar untuk memproses laporan tentang proyek mangkrak di PDAM Tirtawening dalam kegiatan pembangunan IPA Cikalong yang pengawasannya dilakukan oleh JPN yang seharusnya pengawasan tersebut merupakan kewenangan TP4D.

Dari rilis yang disampaikan oleh Kasi Penkum Kejati Jabar, Abdul Muis Ali, SH. MH yang diterima indofakta antara lain memaparkan,  Selesai melakukan orasi yang dipimpin M. Mashur/Abah itu lalu melakukan audiensi. Pihak Kejati Jabar yang diwakili oleh Kasi Penyidikan Daniel De Rozari, SH.,MH, Kasi Penuntutan Erwin, SH.,MH dan Kasi A, Rahmawan Hari Widodo, SH.MH.  Dalam audiensi itu Kejati Jabar menjelaskan, Bahwa terhadap perkembangan lapdu PDAM Tirtawening saat ini sedang dalam proses telaahan oleh tim di bidang Tindak Pidana khusus. Tim masih melakukan' pendalaman dan saat ini telah melakukan klarifikasi oleh pihak terkait. Selain itu tim masih berkoordinasi dengan Bidang Datun Kejati Jabar yang melakukan pendampingan terhadap kegiatan tersebut, Bahwa terhadap perkembangan lapdu Uu Ruzhanul Ulum atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi di Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan fakta persidangan pada terdakwa perkara BANSOS Kabupaten Tasikmalaya tidak ditemukan fakta adanya keterlibatan saudara Uu RuzhanuI Ulum dalam perkara tersebut. Bahwa penyidikan perkara BANSOS/Hibah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017 tersebut penyeIidikannya dilakukan oleh Polda Jabar.

Dalam kesempatan aksinya massa membentangkan spanduk yg bertuliskan:
1. Tegakan hukum walau langit akan runtuh. 2. Apa fungsi TP4D dan 3. Pejabat tidak kebal hukum tapi tebal duit.

Mengomentari aksi GMBI tersebut, Ketua Umum Lsm Brantas, Wanwan Mulyawan kepada indofakta hari ini  mengatakan, sudah seharusnya Kejati Jabar menunjukkan taringnya khususnya dalam menangani kasus-kasus korupsi di Jawa Barat. Penanganan kasus agar secepatnya dilakukan. Akhir-akhir ini Kejati Jabar jarang terdengar menangani kasus korupsi. Kenapa dalam usia mencapai 59 tahun khususnya di Jabar, gaung Kejaksaan semakin meredup ? Kami tidak yakin tidak ada lagi kasus korupsi di Jawa Barat. Kalaulah karena kurang biaya untuk menangani kasus korupsi, boleh juga dilaporkan kepada masyarakat, barangkali masyarakat Jawa Barat mau membiayai nya asalkan berkomitmen menghilangkan kasus korupsi.

Apa yang dilaporkan oleh GMBI itu menurut Wanwan patut segera ditangani guna menghilangkan kecurigaan masyarakat. Pasalnya, kata Wanwan, Kejati Jabar melalui Bidang Datun sudah bertindak sebagai JPN pada Kegiatan PDAM Tirtawening dalam pembangunan IPA Cikalong yang diduga mangkrak. Sekarang kasus nya ditangani Bidang Pidsus, apakah kasus tersebut akan dilakukan secara fair atau terjadi vested interest atau kepentingan tertentu ? tanya Wanwan. Ketua Lsm Brantas itu lalu mengajak berbagai elemen masyarakat untuk memantau kinerja Kejati Jabar dalam penanganan kasus IPA Cikalong tersebut, "Mari kita kawal," pungkasnya. (Y CHS).