Pencarian Berita


H. Dony Ahmad Munir Menjadi Inspektur Upacara Pada Peringatan HUT Ke-73 Bhayangkara

H. Dony Ahmad Munir Menjadi Inspektur Upacara Pada Peringatan HUT Ke-73 Bhayangkara

SUMEDANG -- Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Bhayangkara, rabu (10/7/2019). Berbeda dengan perayaan tahun sebelumnya. HUT Bhayangkara yang biasa dipusatkan di Makopolres Sumedang, untuk pertama kalinya pada tahun ini dilaksanakan di Alun-alun Kecamatan Situraja.

Peringatan Hari Bhayangkara bertemakan”Dengan Semangat Promoter, pengabdian polri untuk masyarakat bangsa dan Negara”dihadiri Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo, Dandim 0610 Sumedang Letkol Arh Novianto, Ketua Baznas H. Ali Bajri, para Kepala SKPD, Camat, para Kepala Desa, Jajaran TNI Polri dan Tamu undangan lainnya.
 

Acara dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Bintang Bhayangkara Nararia Lencana kesetiaan yang diberikan kepada anggota Polri yang telah memberikan kontribusi dalam rangka menjaga keamanan Indonesia serta pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang berprestasi dalam mendukung tugas kepolisisan dan pemberian hadiah perlombaan dalam rangka memeriakan HUT Bhayangkara ke-73 Tahun 2019.
 

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, menyampaikan apresiasi atas kinerja Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Ia mengatakan, kerja keras dan pengabdian Polri, telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, hal ini dilihat dari situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 yang tetap terpelihara dengan baik.
 

Selain itu, Polri dan TNI telah mengamankan seluruh perhelatan internasional yang diselenggarakan pemerintah, yaitu asian games, asian para games, serta IMF-World Bank Annual Meeting 2018. termasuk telah mengamankan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 dan pemilu tahun 2019, sehingga terselenggara dengan aman, damai, dan demokratis.
 

Ditambahkan bupati, Polri juga semakin intens dalam mengungkap tindak pidana, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional seperti pengungkapan terorisme, narkotika, kejahatan cyber, sampai dengankejahatan terhadap kekayaan negara sepertiillegal logging, illegal fishing, termasuk dalam menindak kejahatan pidana korupsi disepanjang tahun 2018 dengan mengungkap kerugian negara senilai Rp 2,9 triliun dan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
 

Sedangkan dalam pengelolaan organisasi, Polri telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dengan meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 tahun berturut-turut.
 

Laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, menunjukkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Reformasi Birokrasi Polri mengalami peningkatan, disertai dengan keberhasilan mewujudkan 69 zona integritas, yang terdiri dari 64 satker dengan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan 5 satker dengan predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Hal ini menempatkan Polri pada urutan kedua kementerian/lembaga dengan zona integritas terbanyak setelah kementerian keuangan. 
 

“Capaian tersebut, merupakan hasil kerja keras seluruh personel polri, dengan dukungan mitra kerja dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polri dimana pun saudara mengabdi kepada mitra kerja polri, serta kepada masyarakat yang telah mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dalam negeri yang kondusif” kata Bupati.
 

Pada bagian akhir sambutannya, presiden menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas : Pertama,terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, serta untuk mendukung terwujudnya indonesia emas 2045. Kedua, kedepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat, secara konsisten dan berkelanjutan. Keempat,tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan dan kelima perkuat koordinasi dan kerja sama dengan tni, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat, dalam memelihara keamanan dalam negeri.(hms/pph)